MALANGPARIWARA.COM – Ratusan insan pers dari berbagai organisasi kewartawanan di Malang Raya menggelar aksi damai di Bundaran Tugu Kota Malang, Senin (27/7/2026).
Aksi tersebut menjadi bentuk protes atas pernyataan Presiden RI Prabowo Subianto yang menyebut wartawan sebagai “Londo Ireng”, ungkapan yang dinilai melukai martabat profesi jurnalis.
Aksi bertajuk “Kami Bukan Londo Ireng!” itu mempertemukan empat organisasi pers di Malang Raya, yakni Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Malang Raya, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Korda Malang, Pewarta Foto Indonesia (PFI) Malang, dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Malang. Mereka bergantian menyampaikan orasi, membentangkan poster, serta menyerukan pentingnya menjaga kebebasan pers sebagai salah satu pilar demokrasi.
Ketua AJI Malang, Benni Indo, mengatakan tema aksi dipilih sebagai bentuk penolakan terhadap stigma yang menyamakan wartawan dengan penjajah maupun pihak yang dianggap mengkhianati rakyat.
Menurutnya, penyematan istilah tersebut tidak hanya melukai profesi jurnalis, tetapi juga bertentangan dengan sejarah perjuangan bangsa Indonesia yang tidak sedikit melahirkan tokoh-tokoh nasional dari kalangan pers.
“Frasa ‘Londo Ireng’ yang disematkan kepada wartawan sangat kontradiktif. Dalam catatan sejarah bangsa Indonesia, banyak pahlawan nasional yang berlatar belakang jurnalis, seperti WR Supratman, Tirto Adhi Suryo, Adam Malik, Roehana Koeddoes, hingga HOS Cokroaminoto,” ujar Benni.
Ia juga menilai pernyataan tersebut ironis karena di saat yang sama bangsa Indonesia selama ini menghormati jasa para tokoh pers yang turut memperjuangkan kemerdekaan.
“Orang yang selama ini menasbihkan dirinya paling nasionalis, nyatanya mencela para pejuang. Bahkan lagu Indonesia Raya yang selalu dinyanyikan itu ciptaan seorang jurnalis,” tambahnya.
Pandangan serupa disampaikan Ketua IJTI Korda Malang Raya, Hilda Daningtyas. Ia menegaskan bahwa ucapan Presiden telah melukai harga diri, independensi, serta marwah profesi wartawan.
Menurut Hilda, tugas jurnalis adalah menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat, bukan menjadi kepanjangan tangan kepentingan tertentu.
“Sebagai Kepala Negara, Presiden seharusnya tahu bahwa kita ini bukan kaki tangan asing. Tugas kita adalah menghadirkan informasi yang jujur bagi masyarakat,” tegas jurnalis Kompas TV tersebut.
Sementara itu, Ketua PWI Malang Raya, Ir. Cahyono, menyebut aksi ini merupakan bentuk tuntutan moral kepada Presiden agar bertanggung jawab atas ucapannya yang dinilai mencemarkan profesi wartawan.
Ia menegaskan, insan pers menginginkan adanya klarifikasi sekaligus permintaan maaf secara terbuka kepada seluruh jurnalis di Indonesia.
“Aksi ini para wartawan meminta supaya Presiden Prabowo mencabut ucapannya, dan menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada seluruh insan pers, karena mencoreng marwah profesi jurnalis ini,” katanya.
Di sisi lain, Ketua PFI Malang, Darmono, mengingatkan bahwa kritik terhadap pemerintah merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial yang dijalankan pers dalam sistem demokrasi.
Menurut fotografer Jawa Pos Radar Malang itu, kritik tidak seharusnya dipandang sebagai bentuk perlawanan terhadap pemerintah, melainkan sebagai mekanisme untuk memastikan kebijakan tetap berpihak kepada kepentingan masyarakat.
“Pernyataan Presiden Prabowo mencederai profesi jurnalis. Sebagai salah satu pilar demokrasi, pers berkewajiban mengkritik berbagai kebijakan pemerintah yang merugikan rakyat. Jika mengkritik dianggap melawan, ia perlu diingatkan bahwa ia menerima mandat dari rakyat dan digaji dari uang rakyat. Janganlah memberi contoh buruk apalagi di atas podium resmi seperti itu,” pungkas Darmono.
Aksi berlangsung damai di bawah pengawalan aparat kepolisian. Selain menyampaikan orasi, para peserta membawa berbagai poster berisi pesan penolakan terhadap pelabelan negatif kepada wartawan dan menyerukan penghormatan terhadap kemerdekaan pers yang dijamin konstitusi.
Para peserta berharap polemik tersebut segera mendapat respons dari pemerintah demi menjaga hubungan yang sehat antara negara dan insan pers dalam kehidupan demokrasi.(Djoko W)
