SURABAYA, MALANGPARIWARA.COM – Dinamika sosial yang berkembang di tengah masyarakat, ditambah tekanan ekonomi yang masih dirasakan sebagian warga, dinilai membutuhkan langkah antisipatif dari pemerintah dan seluruh elemen bangsa.
Menjaga kerukunan tidak cukup hanya dilakukan ketika konflik telah terjadi, tetapi harus dibangun melalui komunikasi yang berkelanjutan, penguatan ekonomi masyarakat, serta kolaborasi lintas kelompok.
Pandangan tersebut disampaikan Ketua Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Jawa Timur, R. Mohammad Ali Zaini, yang menekankan pentingnya strategi pencegahan sebagai fondasi menjaga stabilitas sosial di provinsi yang dikenal memiliki keberagaman suku, budaya, agama, dan tradisi.
Menurutnya, Jawa Timur selama ini menjadi contoh kehidupan masyarakat yang plural dan harmonis. Namun, berbagai persoalan sosial yang muncul belakangan menunjukkan bahwa potensi gesekan tetap harus diwaspadai, terutama jika persoalan individu berkembang menjadi isu yang membawa identitas kelompok tertentu.
“Semoga kita semua tetap mampu merawat persatuan, menjaga kesatuan, dan saling menghormati dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika,” ujar Ali Zaini di Surabaya, Kamis (30/7/2026).
Ia menegaskan, pemerintah tidak boleh hanya berfokus pada penyelesaian konflik setelah terjadi.
Langkah preventif melalui komunikasi intensif dengan masyarakat dinilai jauh lebih efektif untuk menjaga kondusivitas daerah.
Karena itu, FPK Jawa Timur mendorong pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota agar memperluas ruang dialog dengan organisasi kemasyarakatan, tokoh agama, tokoh adat, akademisi, hingga pelaku usaha.
Forum tersebut diharapkan menjadi wadah membahas persoalan sosial sekaligus merumuskan solusi terhadap tantangan ekonomi yang dihadapi masyarakat.
Ali Zaini menilai persoalan ekonomi merupakan salah satu faktor yang dapat memicu ketegangan sosial apabila tidak ditangani secara serius.
Kesempatan kerja yang terbatas, lemahnya daya beli, hingga minimnya akses pemberdayaan usaha dinilai berpotensi memunculkan keresahan di tingkat akar rumput.
Oleh sebab itu, FPK mendorong pemerintah memperkuat program pemberdayaan UMKM, pelatihan keterampilan, peningkatan kualitas tenaga kerja, hingga perluasan akses permodalan.
Menurutnya, masyarakat yang memiliki aktivitas ekonomi produktif akan lebih kuat menghadapi tekanan sosial sekaligus menjadi bagian dari terciptanya stabilitas daerah.
Selain aspek ekonomi, FPK juga menaruh perhatian pada peran tokoh agama, tokoh masyarakat, serta organisasi kemasyarakatan sebagai perekat sosial. Mereka diharapkan menjadi cooling system yang mampu meredam potensi konflik melalui pendekatan persuasif, dialog, dan musyawarah.
“Jangan sampai kita baru bergerak ketika konflik sudah terjadi. Pencegahan jauh lebih penting agar persoalan tidak berkembang menjadi konflik yang lebih besar,” tegasnya.
FPK Jawa Timur juga mengajak masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang dapat memecah belah persatuan. Setiap persoalan hukum, kata Ali Zaini, sebaiknya diserahkan kepada aparat penegak hukum agar diproses secara profesional, objektif, dan sesuai ketentuan yang berlaku.
Di akhir pernyataannya, Ali Zaini mengingatkan bahwa keberagaman merupakan kekuatan sekaligus aset strategis Jawa Timur. Karena itu, menjaga persaudaraan, memperkuat toleransi, dan membangun kesejahteraan masyarakat harus menjadi agenda bersama seluruh elemen bangsa.
“Kekuatan Jawa Timur ada pada keberagamannya. Mari kita rawat kebersamaan ini agar Jawa Timur tetap aman, damai, dan menjadi rumah bersama bagi semua suku dan golongan. Jangan sampai persoalan ekonomi membuat kita melupakan nilai persaudaraan,” pungkasnya.( Djoko W)
