SURABAYA, MALANGPARIWARA.COM – Musyawarah Nasional (Munas) III Badan Pengurus Nasional Asosiasi Perusahaan Konsultan Indonesia (BPN APTAKSINDO) dan Persatuan Perusahaan Jasa Konstruksi Indonesia (PERJASI) 2026 resmi tuntas digelar.
Forum yang berlangsung selama dua hari, 12-13 Agustus 2026, di Hotel Leedon Suites Surabaya itu menghasilkan sejumlah keputusan strategis bagi penguatan organisasi dan sektor jasa konstruksi nasional.
Mengusung tema “Bersatu Berkarya Membangun Negeri”, Munas III menjadi momentum konsolidasi organisasi sekaligus merumuskan arah kebijakan APTAKSINDO dan PERJASI untuk lima tahun mendatang.
Munas tersebut dihadiri Dewan Pendiri, Dewan Pertimbangan, Dewan Pembina, Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK), jajaran pemerintah daerah, Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), direktur rumah sakit, kalangan perguruan tinggi, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur, serta pengurus asosiasi jasa konstruksi.
Ketua Pelaksana Munas III, Mohammad Syarifudin Abdillah, SH., MH., mengatakan forum tersebut tidak sekadar menjadi agenda rutin organisasi, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkuat persatuan dan kontribusi asosiasi dalam pembangunan nasional.
“Dengan semangat persatuan, kebersamaan, dan kerja nyata, APTAKSINDO dan PERJASI siap menjadi bagian dari kekuatan pembangunan nasional. Bersatu dalam visi, berkarya dalam aksi, untuk negeri,” ujarnya.
Empat Agenda Utama
Selama pelaksanaan Munas, peserta membahas empat agenda utama. Masing-masing meliputi laporan pertanggungjawaban pengurus periode sebelumnya, penyempurnaan AD/ART, perumusan program kerja dan rekomendasi organisasi, serta pemilihan dan penetapan kepengurusan baru periode 2026-2031.
Dari forum tersebut, Munas III menetapkan Husin Hasan Ali, S.E. sebagai Ketua Umum BPN APTAKSINDO periode 2026-2031.
Sementara itu, H. Ir. Supai M Noor, M.M. dipercaya memimpin BPN PERJASI untuk periode yang sama.
Abdillah berharap kepengurusan baru mampu membawa kedua organisasi semakin solid sekaligus meningkatkan profesionalisme dan kontribusinya terhadap pembangunan sektor jasa konstruksi.
“Kami mengucapkan selamat kepada Ketua Umum terpilih. Semoga di bawah kepemimpinan beliau, APTAKSINDO dan PERJASI semakin solid, profesional, dan berkontribusi nyata,” katanya.
Dorong LPJK Kembalikan Fungsi Pembinaan Asosiasi
Selain menetapkan kepengurusan baru, Munas III juga menghasilkan sejumlah rekomendasi. Salah satu yang menjadi perhatian adalah permintaan kepada LPJK Pusat agar memperkuat kembali fungsi asosiasi badan usaha maupun asosiasi profesi dalam pembinaan anggotanya.
Menurut Abdillah, asosiasi memiliki posisi strategis karena berhadapan langsung dengan kondisi dan persoalan yang dihadapi perusahaan maupun tenaga profesional di lapangan.
“BPN APTAKSINDO dan BPN PERJASI meminta kepada LPJK Pusat untuk mengembalikan fungsi asosiasi sebagai garda terdepan pembinaan. Asosiasi yang paling tahu kondisi, kebutuhan, dan tantangan di lapangan,” tegasnya.
Ia menilai penguatan fungsi pembinaan asosiasi akan berdampak terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia, kapasitas perusahaan, hingga tata kelola sektor jasa konstruksi.
“Dengan dikuatkannya fungsi pembinaan ini, maka kualitas SDM, perusahaan, dan tata kelola jasa konstruksi akan semakin baik,” imbuhnya.
Tiga Persoalan Jasa Konstruksi Jadi Sorotan
Munas III juga membawa aspirasi daerah, khususnya Jawa Timur, ke tingkat nasional. Tiga persoalan utama yang menjadi perhatian adalah kenaikan harga material pokok, penyesuaian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) nasional, serta penguatan dukungan terhadap UMKM konstruksi.
Kenaikan harga semen, aspal, bahan bakar minyak (BBM), dan material lainnya dinilai berpengaruh langsung terhadap biaya pelaksanaan proyek. Karena itu, peserta mendorong adanya kebijakan yang mampu menyesuaikan perhitungan proyek dengan kondisi harga aktual di lapangan.
Selain itu, HPS nasional dinilai perlu terus dievaluasi agar lebih realistis dan mampu mencerminkan dinamika harga material serta biaya pekerjaan.
Penguatan UMKM konstruksi juga menjadi perhatian. Pelaku usaha kecil di sektor konstruksi dinilai perlu mendapatkan dukungan agar mampu meningkatkan kapasitas dan naik kelas sehingga dapat bersaing dalam proyek pemerintah.
“Ketiga isu ini adalah PR bersama. Kami berharap pemerintah dapat segera merespons agar iklim usaha jasa konstruksi semakin sehat,” jelas Abdillah.
Siapkan SDM Bersertifikat Kompetensi
Di bidang pengembangan sumber daya manusia, BPN APTAKSINDO juga menyiapkan kerja sama dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), khususnya pada bidang pertambangan galian C.
Kerja sama tersebut diarahkan untuk mempersiapkan tenaga kerja konstruksi dan pertambangan yang memiliki kompetensi dan sertifikasi sesuai kebutuhan industri.
“Kerja sama ini untuk mempersiapkan tenaga kerja konstruksi dan pertambangan yang bersertifikat kompetensi, profesional, dan siap bersaing. Ini langkah nyata kami mendukung Indonesia Emas 2045,” ujarnya.
Dengan selesainya Munas III, APTAKSINDO dan PERJASI diharapkan tidak hanya memiliki kepengurusan baru, tetapi juga membawa agenda pembenahan organisasi dan rekomendasi kebijakan yang dapat memperkuat ekosistem jasa konstruksi nasional.
Semangat “Bersatu Berkarya Membangun Negeri” pun menjadi pijakan bagi kepengurusan periode 2026-2031 untuk memperkuat organisasi, meningkatkan kualitas pelaku jasa konstruksi, sekaligus mendorong kebijakan pemerintah yang lebih responsif terhadap kondisi dunia usaha.(Djoko W)
