MALANGPARIWARA.COM. – Menteri Ekonomi Kreatif (Menekraf) Teuku Riefky Harsya mendorong Kota Malang terus mengembangkan ekosistem ekonomi kreatif dengan memanfaatkan berbagai ruang publik, termasuk fasilitas olahraga.
Stadion Gajayana dinilai memiliki potensi besar untuk diaktivasi menjadi ruang kreatif sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat.
Hal itu disampaikan Teuku Riefky saat menghadiri Festival Mbois ke-11 Malang Menyala di Stadion Gajayana, Kota Malang, Sabtu (22/8/2026).
Teuku Riefky mengapresiasi konsistensi pelaksanaan Festival Mbois yang dinilainya menjadi bagian penting dalam mengaktivasi Malang sebagai Kota Media Art dalam jaringan UNESCO Creative Cities Network.
“Festival Mbois ke-11 Malang Menyala ini salah satu kegiatan untuk terus mengaktivasi Kota Malang sebagai Kota Media Art UNESCO,” ujarnya.
Menurut dia, predikat sebagai bagian dari UNESCO Creative Cities Network bukanlah tujuan akhir, melainkan titik awal untuk membangun ekosistem ekonomi kreatif yang lebih kuat dan berkelanjutan.
Karena itu, berbagai kegiatan kreatif di Kota Malang harus terus digelar dan dikembangkan. Apalagi, Malang memiliki talenta kreatif yang kuat dengan dukungan akademisi, pemerintah daerah, komunitas hingga media.
Namun, Teuku Riefky menekankan bahwa geliat kreativitas tersebut harus mampu memberikan dampak nyata terhadap perekonomian.
“Yang paling penting adalah bagaimana ini juga memberikan dampak ekonomi, dampak terhadap PDRB daerah, kesejahteraan para pegiat ekonomi kreatif, dan dampak terhadap lapangan pekerjaan,” katanya.
Ia juga mengapresiasi keberadaan Malang Creative Center (MCC) yang selama ini menjadi salah satu pusat aktivitas ekonomi kreatif di Kota Malang. Menurutnya, keberadaan MCC dengan berbagai program yang berjalan setiap bulan menunjukkan besarnya potensi kreativitas masyarakat Malang.
Namun, menurut Teuku Riefky, ruang kreatif tidak harus selalu berupa gedung khusus. Fasilitas olahraga seperti Stadion Gajayana maupun ruang terbuka hijau juga dapat dioptimalkan menjadi ruang aktivitas ekonomi kreatif.
“Ini luar biasa dan bisa menjadi contoh daerah-daerah lain. Kita jangan terhambat karena ruang kreatif. Ruang kreatif bisa menggunakan fasilitas gedung olahraga seperti ini, ruang terbuka hijau juga banyak yang bisa diaktivasi,” tuturnya.
Ia menegaskan, pengembangan ekonomi kreatif membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, mulai pemerintah pusat dan daerah, komunitas, asosiasi, media, dunia usaha, akademisi hingga lembaga keuangan.
Teuku Riefky juga melihat kekuatan ekonomi kreatif Indonesia bertumpu pada akar budaya dan kearifan lokal di setiap daerah.
Ketika potensi tersebut dipadukan dengan inovasi, kreativitas dan teknologi, nilai ekonominya dapat meningkat dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat.
“Ketika akar budaya yang kuat di berbagai daerah dengan kearifan lokalnya disentuh dengan inovasi, kreativitas dan teknologi, itu akan memberikan nilai tambah dan dampak ekonomi kepada masyarakat,” jelasnya.
Ekonomi Kreatif Berpotensi Tekan Pengangguran
Lebih jauh, Teuku Riefky menyebut sektor ekonomi kreatif memiliki peluang besar dalam membantu menekan angka pengangguran, khususnya di kalangan generasi muda.
Ia menyebut jumlah pekerja ekonomi kreatif saat ini mencapai sekitar 27,4 juta orang. Dari jumlah tersebut, 63 persen merupakan generasi Z dan milenial, sementara 58 persen di antaranya adalah perempuan.
Data tersebut, menurutnya, menunjukkan bahwa sektor ekonomi kreatif memiliki karakter yang inklusif dan mampu membuka ruang kerja bagi kelompok usia muda maupun perempuan.
Di sisi lain, dari sekitar 7,5 juta pengangguran terbuka di Indonesia, 82 persen di antaranya berasal dari kelompok Gen Z dan milenial.
“Kalau lapangan pekerjaan yang diminati Gen Z dan milenial adalah sektor ekonomi kreatif, sementara pengangguran mayoritas juga Gen Z dan milenial, sebetulnya sektor ekonomi kreatif ini dapat menurunkan angka pengangguran terbuka di seluruh daerah,” katanya.
Karena itu, penguatan ekosistem ekonomi kreatif dinilai perlu dilakukan secara bersama-sama. Pemerintah tidak dapat berjalan sendiri tanpa dukungan komunitas, asosiasi, media, pelaku bisnis, akademisi maupun lembaga keuangan.
“Perlu dukungan pemerintah pusat, pemerintah daerah, komunitas, asosiasi, media, bisnis, akademisi dan lembaga keuangan,” pungkasnya.(Djoko W)
