MALANGPARIWARA.COM – Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menegaskan sejumlah program dan kebijakan Pemerintah Kota (Pemkot) Malang terus berjalan, mulai dari program RT Berkelas, revitalisasi Pasar Gadang, pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga pengawasan penggunaan sound horeg dan kegiatan karnaval.
Hal itu disampaikan Wahyu Hidayat dalam Jawaban Wali Kota Malang atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kota Malang terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026, Senin (7/9/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Wahyu memaparkan sejumlah perkembangan program sekaligus memberikan penjelasan atas berbagai isu yang menjadi perhatian masyarakat dan legislatif.
RT Berkelas Dinilai Mendapat Respons Positif
Wahyu mengatakan pelaksanaan program RT Berkelas mendapat respons positif dari masyarakat. Program tersebut dinilai mampu menjadi ruang bagi warga di tingkat RT untuk menyampaikan kebutuhan sekaligus menentukan prioritas pembangunan di lingkungannya.
“Yang jelas, RT Berkelas sudah ada respon positif. Selama ini dengan berbasis RT, mereka sudah bisa menuangkan keinginan dan kebutuhannya. Ada hal-hal yang diprioritaskan di tingkat RT dan itu bisa difasilitasi melalui RT Berkelas,” ujar Wahyu.
Menurutnya, karena program tersebut baru memasuki tahun pertama pelaksanaan, evaluasi tetap dilakukan untuk mengetahui efektivitasnya sekaligus menentukan arah pengembangan ke depan.
Namun secara umum, Wahyu menilai program itu telah memberikan dampak positif. Sejumlah kebutuhan masyarakat yang sebelumnya membutuhkan waktu lama untuk direalisasikan kini dapat difasilitasi melalui program tersebut.
“Selama ini mengajukan sesuatu untuk kepentingan RT itu sampai bertahun-tahun. Sekarang bisa terealisasi, padahal itu kepentingan masyarakat,” katanya.
Revitalisasi Pasar Gadang Berjalan Simultan
Terkait revitalisasi Pasar Gadang, Wahyu memastikan proses penataan tetap berjalan secara simultan. Pemkot Malang tidak hanya mengejar pembangunan fisik, tetapi juga memastikan tata kelola aset dan proses pemanfaatannya sesuai ketentuan.
Wahyu menilai dukungan pemerintah pusat melalui anggaran APBN menjadi kesempatan penting untuk memperbaiki kondisi Pasar Gadang yang selama ini dikeluhkan masyarakat karena kumuh, bau dan kerap mengalami kemacetan.
“Tidak mudah mendapatkan bantuan tersebut untuk revitalisasi. Karena itu prosesnya terus berjalan agar jalannya juga kita perbaiki,” ujarnya.
Ia juga menepis kekhawatiran mengenai adanya beban biaya yang harus ditanggung seluruh pedagang saat penataan dilakukan.
Menurut Wahyu, pedagang dengan kios atau bedak berukuran kecil tidak akan dibebani biaya. Pemkot akan menerapkan skema subsidi silang, di mana pedagang dengan tempat usaha berukuran lebih besar akan ikut menopang kebutuhan pembiayaan pembangunan.
“Tidak semua dikenakan biaya. Yang bedak-bedak kecil tidak kita kenakan biaya. Ada subsidi silang. Yang besar-besar nanti menutupi terkait pemenuhan pembayaran untuk membangun di sana,” jelasnya.
Wahyu menegaskan skema tersebut dirancang agar tidak merugikan masyarakat maupun pedagang.
Selain itu, proses pemanfaatan aset juga akan mendapatkan pendampingan dari Inspektorat untuk memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai aturan.
Terkait aset milik warga yang nantinya menjadi bagian dari pengelolaan Pemkot Malang, Wahyu menjelaskan proses hibah akan dilakukan melalui mekanisme yang telah ditentukan.
“Sudah ada pernyataannya. Mereka memang ingin selama ini merasa tidak ada solusi sama sekali,” katanya.
Menurut Wahyu, sebagian pedagang justru berharap relokasi dapat memberikan ruang usaha yang lebih aman dan nyaman. Selama berjualan di lokasi lama, aktivitas perdagangan kerap terganggu kemacetan dan kondisi lingkungan yang kurang nyaman.
“Dengan pindahnya ini, mereka bisa lebih leluasa menjual, lebih aman dan nyaman, tidak terkena kemacetan, bau dan lain-lain. Pembeli juga diharapkan bisa lebih nyaman datang,” ujarnya.
Wahyu memastikan PKL yang masih bertahan di sekitar Pasar Gadang juga akan diarahkan masuk ke area pasar. Pemindahan tersebut ditargetkan dilakukan pada 15 September 2026.
Wahyu Bantah MBG Dihentikan
Di sisi lain, Wahyu membantah kabar yang beredar di media sosial bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Malang akan dihentikan.
Menurutnya, informasi tersebut merupakan berita lama dan tidak berkaitan dengan kondisi pelaksanaan MBG di Kota Malang saat ini.
“Tidak ada. Itu berita lama. MBG sekarang tetap berjalan, aman,” tegas Wahyu.
Ia bahkan menyebut Kota Malang menjadi salah satu daerah yang pelaksanaan MBG-nya berjalan baik. Hingga kini, menurut Wahyu, tidak ada kejadian yang mengganggu keberlangsungan program tersebut secara signifikan.
“Malang ini menjadi salah satu contoh MBG yang baik. Kita berjalan aman, lancar, tidak ada halangan,” katanya.
Meski demikian, Wahyu memastikan evaluasi terhadap pelaksanaan MBG tetap dilakukan secara berkala. Pemkot Malang memiliki satuan tugas yang bertugas melakukan pemantauan, termasuk memastikan penerapan standar operasional prosedur (SOP) dan mekanisme pelaksanaan di lapangan.
Satgas tersebut dipimpin Sekretaris Daerah Kota Malang dan secara berkala melakukan pemantauan ke lapangan.
“Evaluasi terus. Karena ada Satgas. Kita terus evaluasi terkait SOP. Satgas tetap keliling, langkah-langkah, SOP, mekanisme dan lain-lain tetap kita pantau dan awasi,” jelasnya.
Ia menambahkan, sampai saat ini kebutuhan terhadap program MBG di sektor pendidikan Kota Malang masih tinggi.
“Sampai saat ini terbukti masih dibutuhkan,” tegas Wahyu.
Sound Horeg dan Tawuran Jadi Evaluasi
Persoalan lain yang menjadi perhatian Pemkot Malang adalah penggunaan sound horeg dalam kegiatan masyarakat, termasuk karnaval, yang masih ditemukan meski pemerintah telah menerbitkan Surat Edaran (SE) untuk mengatur penggunaannya.
Wahyu mengatakan Pemkot Malang telah melakukan berbagai langkah antisipasi. Menurutnya, jika masih ditemukan satu atau dua pelanggaran, hal tersebut menjadi bagian dari evaluasi dan pengawasan di lapangan.
“Saya sudah mengeluarkan SE, sudah mengantisipasi. Kalau ada satu dua, coba kalau kita tidak keluarkan SE-nya, terbayang seperti apa kira-kira? Ini yang kita lakukan,” ujarnya.
Wahyu mencontohkan pengawasan terhadap penggunaan kendaraan dalam kegiatan karnaval. Sebelum pelaksanaan karnaval, terdapat penggunaan parade truk yang kemudian ditindak oleh aparat di tingkat wilayah.
Camat, lurah dan kapolsek setempat langsung melakukan pembongkaran perangkat dari truk dan mengalihkannya ke kendaraan oecil terbuka.
“Disiplinnya melalui aplikasi, kita akan selalu melacak. Alhamdulillah dibandingkan dengan yang lain, kita ini masuk kondusif,” katanya.
Terkait potensi tawuran, Wahyu menegaskan Pemkot Malang telah berkoordinasi dengan kepolisian untuk memperkuat pengawasan di tingkat wilayah.
Ia menyebut koordinasi telah dilakukan bersama Kapolresta Malang Kota dengan melibatkan para kapolsek dan Bhabinkamtibmas untuk meminimalisasi potensi gangguan keamanan.
Menurut Wahyu, munculnya kejadian tawuran menjadi bahan evaluasi bersama agar kegiatan masyarakat yang semestinya menjadi ruang hiburan tidak berubah menjadi konflik.
“Kita sudah meminimalisir saja masih ada seperti itu, apalagi tidak ada. Tentu kejadian ini akan jadi evaluasi saya dan kami semua agar ada kesadaran masyarakat. Ini kan parade untuk menghibur, jangan sampai akhirnya terjadi pertengkaran seperti itu,” tuturnya.
Ia juga mengakui kegiatan karnaval berpotensi mengganggu arus lalu lintas apabila tidak diatur dengan baik. Karena itu, Pemkot Malang telah menerapkan pembatasan, termasuk mengarahkan kegiatan agar tidak menggunakan jalan protokol.
Namun, Wahyu mengakui masih terdapat dampak terhadap pengguna jalan karena sejumlah kegiatan tetap melintasi ruas jalan tertentu.
“Bahan evaluasi. Di satu sisi kadang ada yang bilang, ‘setahun sekali.’ Tapi tetap harus kita evaluasi,” pungkasnya.(Djoko W)
