PASURUAN, MALANGPARIWARA.COM – Dua tahun perjalanan pemerintahan Kabupaten Pasuruan dinilai mulai menunjukkan arah pembangunan yang positif. Namun, capaian infrastruktur belum menjadi alasan untuk berhenti berbenah.
Di tengah momentum Hari Jadi ke-1097 Kabupaten Pasuruan, tiga anggota Komisi III DPRD Kabupaten Pasuruan memberikan penilaian 8 hingga 8,5 dari 10 terhadap pembangunan yang berjalan. Nilai tersebut diberikan dengan catatan: masih ada pekerjaan rumah besar yang harus segera dituntaskan.
Jalan, penerangan jalan umum (PJU), banjir, kekeringan, sampah, pemerataan pembangunan, pengembangan kawasan industri hingga kepastian pembangunan Jalur Lingkar Utara (JLU) menjadi sejumlah persoalan yang disorot.
Refleksi itu mengemuka dalam Podcast JAWARA (Jagongan Wakil Rakyat) JatimSatuNews di Kafe Arkara Taman Dayu, Pandaan, Rabu (30/9/2026).
Hadir tiga anggota Komisi III DPRD Kabupaten Pasuruan, yakni Ahmad Aidin Utama, HM Sudiono Fauzan dan Adib Ghoni Atqon.
Jalan Mulus, PJU Terang, tetapi Pekerjaan Belum Selesai
HM Sudiono Fauzan menilai dari sisi yang menjadi ruang lingkup Komisi III, pemerintah daerah telah menunjukkan keseriusan membenahi kebutuhan dasar masyarakat, terutama infrastruktur jalan dan PJU.
Menurutnya, pilihan konstruksi jalan harus disesuaikan dengan karakteristik wilayah. Di kawasan dengan tanah labil, rawa atau kondisi tanah yang mudah bergerak, konstruksi beton dinilai lebih tepat meski membutuhkan biaya pembangunan lebih besar.
“Beberapa daerah yang tanahnya labil, yang rawa, yang bergerak memang harus ganti konstruksinya. Jangan aspal, harus beton.”
Bagi Sudiono, pembangunan jalan tidak cukup hanya mengejar permukaan yang mulus. Infrastruktur tersebut harus mampu bertahan dan memberikan manfaat dalam jangka panjang.
Hal yang sama berlaku untuk PJU.
Kabupaten Pasuruan memiliki kawasan industri dengan aktivitas masyarakat hingga malam hari. Karena itu, jalan yang baik perlu ditopang penerangan yang memadai agar mobilitas warga sekaligus aspek keamanan dan kenyamanan dapat terjaga.
Jangan Berhenti di Tengah Jalan
Adib Ghoni Atqon mengingatkan pembangunan daerah tidak bisa diselesaikan sekaligus. Keterbatasan anggaran menuntut pemerintah menetapkan skala prioritas dan memastikan program yang sudah dimulai tetap berlanjut.
“Pembangunan harus dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan skala prioritas dan manfaat jangka panjang,” ujarnya.
Ia menilai pembangunan infrastruktur harus diarahkan pada kualitas dan keberlanjutan, bukan sekadar pekerjaan yang bersifat tambal sulam.
Karena itu, pembangunan yang telah berjalan harus dijaga konsistensinya hingga akhir periode pemerintahan. Tujuannya bukan sekadar mengejar jumlah proyek, melainkan memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Banjir dan Kekeringan: Dua Masalah yang Berhadapan
Di balik pembangunan fisik, persoalan lingkungan masih menjadi pekerjaan rumah serius.
Banjir dan kekeringan bahkan menjadi dua persoalan yang berlawanan tetapi sama-sama membutuhkan penanganan jangka panjang.
Sudiono menilai penanganan banjir tidak boleh baru bergerak ketika hujan turun. Pemerintah perlu memperkuat langkah antisipasi, termasuk menjaga kawasan resapan air dan memperbaiki sistem pengendalian aliran air.
Persoalan ini juga tidak seluruhnya dapat diselesaikan pemerintah kabupaten. Dibutuhkan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat karena terdapat infrastruktur serta kewenangan yang berada di luar pemerintah daerah.
Di sisi lain, kekeringan masih menghantui sejumlah wilayah. Distribusi air melalui tangki menjadi solusi ketika masyarakat mengalami krisis air, tetapi pola tersebut dinilai belum menyentuh akar persoalan.
Harapannya, kawasan rawan kekeringan memiliki solusi permanen sehingga warga tidak terus bergantung pada bantuan air setiap musim kemarau.
JLU, Janji Lama yang Masih Menunggu Kepastian
Kemacetan Bangil menjadi persoalan lain yang kembali mengemuka.
Sudiono mengingatkan rencana pembangunan Jalur Lingkar Utara (JLU) bukan gagasan baru. Bahkan, pembahasan dan survei titik pembangunan disebut telah dilakukan sejak beberapa periode pemerintahan sebelumnya.
Namun, hingga kini kepastian realisasinya masih menjadi pekerjaan yang harus terus dikawal.
JLU dinilai penting karena Bangil menjadi salah satu kawasan dengan kepadatan lalu lintas tinggi. Ketika terjadi kecelakaan, penutupan jalan atau kegiatan tertentu, pilihan jalur alternatif masih terbatas.
“JLU itu beberapa periode sebelumnya sudah sampai pada survei titiknya. Ini sudah berkali-kali,” ujarnya.
Karena itu, Komisi III mendorong agar komunikasi dan pengawalan terhadap rencana tersebut terus dilakukan, termasuk kepada pemerintah pusat.
Pasuruan Barat-Timur Jangan Jalan Sendiri-sendiri
Komisi III juga menyoroti kesenjangan pembangunan antara Pasuruan Barat dan Pasuruan Timur.
Menurut Sudiono, pemerataan tidak cukup hanya dengan membangun infrastruktur. Pemerintah perlu menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru agar aktivitas ekonomi tidak terkonsentrasi di kawasan tertentu.
Salah satu gagasan yang muncul adalah pengembangan kawasan industri baru di wilayah Nguling.
Pengembangan kawasan tersebut, menurutnya, harus dibarengi dengan peningkatan pendidikan, kualitas sumber daya manusia dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Dengan demikian, pembangunan tidak hanya memindahkan aktivitas ekonomi, tetapi juga meningkatkan kapasitas masyarakat lokal.
Industri Tumbuh, Warga Lokal Harus Kebagian Manfaat
Pertumbuhan industri Kabupaten Pasuruan dinilai telah menciptakan efek ekonomi yang cukup luas.
Adib mengatakan dampaknya tidak hanya dirasakan pekerja pabrik. Kehadiran industri ikut menghidupkan sektor pendukung, mulai dari usaha kos hingga berbagai aktivitas ekonomi masyarakat di sekitar kawasan industri.
Namun, ia menekankan pentingnya memastikan masyarakat lokal mendapatkan akses terhadap peluang kerja.
Job fair, peningkatan kompetensi dan penyelarasan kebutuhan tenaga kerja dengan kebutuhan industri dapat menjadi jembatan agar pertumbuhan industri memberikan manfaat lebih besar bagi warga sekitar.
Sampah Tak Bisa Lagi Dianggap Persoalan Sepele
Persoalan sampah juga masuk dalam catatan Komisi III.
Ahmad Aidin Utama menilai pengelolaan sampah perlu diperkuat karena persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan kebersihan, tetapi juga lingkungan dan potensi banjir.
Sejumlah wilayah mulai mengembangkan pengambilan sampah di tingkat RT dan RW. Di sisi lain, kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan disebut mulai tumbuh.
Namun, pengelolaan sampah tetap membutuhkan konsistensi, baik dari pemerintah maupun masyarakat.
Menjaga Air, Menjaga Masa Depan Pasuruan
Sudiono mengingatkan pembangunan tidak boleh mengabaikan daya dukung lingkungan.
Banjir pada musim hujan dan kekeringan ketika kemarau menunjukkan pentingnya menjaga keseimbangan tata air.
Kawasan resapan harus dipertahankan. Penebangan pohon secara berlebihan perlu dihindari. Dalam diskusi bahkan muncul gagasan memperbanyak tanaman yang memiliki kemampuan menyerap dan menyimpan air, salah satunya pohon sukun.
Pesannya sederhana: persoalan air tidak hanya diselesaikan dengan proyek infrastruktur, tetapi juga dengan menjaga alam yang menjadi penyangga kehidupan masyarakat.
DPRD Tak Sekadar Menyetujui Anggaran
Dalam podcast tersebut, para anggota Komisi III juga menegaskan posisi DPRD dalam pembangunan daerah.
DPRD memiliki fungsi pengawasan dan penganggaran, selain menjalankan fungsi legislasi. Aspirasi masyarakat dari masing-masing daerah pemilihan menjadi salah satu bahan yang dibawa dalam pembahasan pembangunan.
Di sisi lain, proses perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah telah terintegrasi melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Karena itu, usulan program membutuhkan perencanaan sejak awal dan harus mengikuti tahapan yang telah ditetapkan.
Peran DPRD bukan sekadar menyetujui program, tetapi memastikan perencanaan, anggaran dan pelaksanaan pembangunan tetap berada pada jalur yang sesuai kebutuhan masyarakat.
Nilai 8–8,5, tetapi PR Masih Panjang
Dalam sesi penilaian, Ahmad Aidin Utama memberikan nilai 8,5 dari 10 terhadap pembangunan Kabupaten Pasuruan.
Sementara HM Sudiono Fauzan dan Adib Ghoni Atqon masing-masing memberikan nilai 8 dari 10.
Angka tersebut menjadi bentuk apresiasi terhadap capaian pembangunan sekaligus penanda bahwa masih terdapat pekerjaan yang harus dikejar.
Sudiono menilai pembangunan dua tahun terakhir sudah berada di jalur yang dinilai positif, tetapi konsistensi menjadi faktor penting untuk memastikan capaian tersebut tidak berhenti di tengah jalan.
“Dua tahun ini sudah on the track. Saya kira terus harus dilanjutkan.”
1097 Tahun, Bukan Berarti Pekerjaan Selesai
Pada akhirnya, refleksi Hari Jadi ke-1097 Kabupaten Pasuruan bukan hanya berbicara tentang seberapa banyak jalan yang dibangun atau seberapa terang PJU menyala.
Ukuran pembangunan juga akan terlihat dari kemampuan pemerintah mengurangi banjir dan kekeringan, mengatasi persoalan sampah, memperluas pusat pertumbuhan ekonomi, membuka kesempatan kerja bagi masyarakat lokal, memastikan JLU mendapatkan kepastian, serta memperkecil kesenjangan pembangunan antarwilayah.
Adib mengingatkan masyarakat juga memiliki peran untuk menjaga hasil pembangunan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Sementara Sudiono menegaskan panjangnya usia Kabupaten Pasuruan bukan berarti pembangunan telah selesai.
Masih ada pekerjaan besar yang harus dikawal agar Pasuruan semakin kuat dari sisi infrastruktur, ekonomi, pendidikan dan kualitas sumber daya manusia.
1097 tahun menjadi catatan perjalanan. Tetapi wajah Pasuruan ke depan akan ditentukan oleh seberapa konsisten pekerjaan rumah itu diselesaikan. (Djoko W)
