Dr. Sri Untari MAP Akan Surati Kementrian Desa Tertinggal, Agar Pertimbangkan Pengalihan ADD untuk kepentingan Nonfisik
foto: Kunjungan Anggota Komisi E DPRD provinsi Jatim saat melakukan monitoring
Jum’ at, 24 April 2020
Malangpariwara.com – Anggota Komisi E DPRD Jatim Dr. Sri Untari MAP sangat prihatin terhadap Kesulitan Ekonomi warga desa makin terasa dampak pandemi Covid 19.
Hal ini disampaikan Untari panggilan akrab anggota DPRD Provinsi Jatim saat melakukan monitoring di Kecamatan Dau dan Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang, Jumat (24/4/2020).
“Dampak sosial Covid 19, sudah sangat luar biasa, utamanya dampak ekonomi masyarakat kecil,” terangnya.
Menurut Sri Untari, dari tujuh Kecamatan yang sudah dia datangi bersama anggota Komisi E Dapil Malang Raya lainnya. Ditemukan persoalan yang sama, yakni persoalan ekomoni masyarakat menjadi sangat rentan.
“Persoalan yang kita temukan di lapangan hampir sama, ini perlu langkah kongkrit dari Pemerintah. Karena masyarakat yang rentan terhadap persoalan sosial semakin banyak sejak merebaknya pandemi Covid 19 ini,”tutur Sri Untari.
Wanita yang juga Ketua Koperasi Setia Budi Wanita (SBW) ini, lebih jauh menyampaikan Kondisi seperti ini, tidak hanya terjadi di Kabupaten Malang saja, tetapi di seluruh desa di Indonesia pasti mengalami persoalan yang sama.
Kalau mendengarkan keluhan para Kepala Desa yang dikawatirkan saat ini bukan saja penanganan dan penanggulangan penyebaran Virus Covid 19, lebih dari itu adalah persolan kehidupan masyarakatnya.
Karena itu, Komisi E akan bersurat kepada Kementrian Desa Tertinggal, agar mempertimbangkan pengalihan anggaran desa atau dana desa untuk kepentingan nonfisik. Karena saat ini yang sedang dialami masyarakat adalah kesulitan ekonomi.
“Masyarakat kita sangat butuh beras, kalau tidak ada yang dimakan pasti muncul persoalan baru, yang repot nanti juga aparat. Karena itu sebaiknya anggaran bangunan fisik di desa dialihkan untuk penanganan dampak Covid 19,”tegas Sri Untari.
Pihaknya menambahkan, kalau persoalan jalan berlubang, dan gorong-gorong rusak, masih bisa ditunda pembangunannya tahun depan, tetapi kalau urusan rakyat lapar tidak bisa ditunda tunda lagi.
“Untuk tahun ini saja, anggaran desa digunakan penanganan dampak Covid 19, kalau situasi sudah normal, anggaran bisa kembali dialokasikan untuk pembangunan fisik,”tukasnya.
Sebelumnya Sri Untari akan berkordinasi dengan anggota Komisi E lainnya. Apalagi di Komisinya juga ada Hikmah Bafaqih Wakil Ketua Komisi E, yang se Partai dengan Mentri Desa Tertinggal A. Halim Iskandar, sehingga komunikasi awal lebih mudah dilakukan.
Selain itu, untuk menangani para mahasiswa yang masih berada di pemondokan sekitar Dau dan Karangploso, pihaknya meminta ada pertemuan dengan Forum Rektor dan Kemendikbud, untuk bersama-sama mencarikan solusi.
“Bagi mahasiswa yang masih tertahan di sini, harus ada kepedulian dari civitas, sementara kiriman dari orang tua sudah tidak didapat karena pekerjaan orang tuanya juga sulit,”tambahnya.
Untuk itu, perlu adanya kepedulian pihak kampus, agar para mahasiswa ini masih bisa bertahan hidup ditempat kostnya.
Ia menyampaikan, situasi saat ini, sangat tidak menentu, kebijakan yang cepat dan tepat harus diambil pemerintah. Saat ini menurut dia seluruh Kementrian ingin bertindak cepat dengan caranya masing-masing.
Meskipun cara tersebut terkadang menyulitkan bagi perangkat ditingkat bawah. Untuk itu pihaknya berpesan kepada perangkat Kecamatan dan desa bisa lebih sabar lagi.
“Bapak dan Ibu merupakan ujung tombak pemerintah, semoga tetap diberi kesabaran dalam menghadapi protes maupun ketidakpuasan dari masyarakat, tetapi yakinlah ini merupakan amal ibadah tersendiri,”pungkasnya.(JKW)
About The Author
