Bahas APBD 2025 Pemkot Malang Prioritaskan Penanganan Pasar Besar dan Banjir Soekarno Hatta
Rabu, 30 Oktober 2024
Malangpariwara.com – Rapat Paripurna DPRD Kota Malang Jawaban Pemkot Malang menjawab pandangan umum fraksi yang di gelar Selasa ( 29/10/24), Pemerintah Kota (pemkot) Malang menekankan komitmennya dalam menangani permasalahan utama kota melalui Rancangan KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2025.
Pemkot menjawab pandangan umum fraksi DPRD dengan memprioritaskan revitalisasi Pasar Besar dan penanganan banjir di kawasan Soekarno Hatta.
Penjabat (PJ) Wali Kota Malang, Iwan Kurniawan ST MT menyampaikan, pemerintah telah menerima 55 poin masukan yang disampaikan fraksi.
Pj Iwan menegaskan, Pemkot berkomitmen menindaklanjuti aspirasi DPRD selaku wakil masyarakat.
“Pandangan ini sangat konstruktif dan strategis untuk membangun Kota Malang,” tegas Iwan.
Terkait revitalisasi Pasar Besar, Iwan menyebutkan, Pemkot telah mengkaji dokumen desain (DD) dan terus melakukan komunikasi dengan pihak terkait. Rencana ini diharapkan akan menciptakan pasar yang lebih modern dan nyaman bagi masyarakat.
“Kami berharap anggaran untuk revitalisasi Pasar Besar bisa masuk di APBD 2025 melalui PUPR,” jelasnya.
Selain itu, Pemkot juga memprioritaskan penanganan banjir di kawasan Soekarno Hatta yang selama ini menjadi masalah utama. Menurut Iwan, alokasi anggaran sebesar Rp22 miliar telah disiapkan melalui dukungan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Provinsi.
“Kami sudah melakukan perencanaan strategis, termasuk pembangunan sodetan dan perbaikan utilitas lainnya,” ungkap Iwan.
Proses eksekusi program penanganan banjir di Soekarno Hatta direncanakan dimulai pada tahun 2025. Pemkot juga sudah mengadakan beberapa pertemuan untuk menyusun rincian desain teknis program ini. Iwan menyatakan, hal tersebut akan terus dikoordinasikan agar pelaksanaan bisa maksimal dan sesuai target.
Menanggapi langkah Pemkot, Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita SS, menyatakan dukungan penuh. Ia juga mengapresiasi langkah pemerintah dalam menangani masalah prioritas kota.
“Ini adalah langkah baik, dan kami siap mendukung melalui mekanisme cost sharing. Alokasi pendampingan dari APBD maksimal sebesar 5 (lima) persen,” kata Amithya.
Amithya menekankan pentingnya kesinambungan dalam proses revitalisasi Pasar Besar. Menurutnya, perhatian pemerintah pusat dengan rencana anggaran Rp300 miliar dari Kementerian PUPR menunjukkan komitmen yang besar untuk revitalisasi Pasar Besar.
“Kami berharap proses relokasi dan komunikasi berjalan baik agar ketika dana pusat turun, pelaksanaannya sudah siap,” ujarnya.
Ia juga menyoroti proses penanggulangan banjir yang sempat diusulkan ke pemerintah pusat namun terkendala anggaran. Dengan adanya bantuan dari provinsi, harapannya masalah banjir dapat segera teratasi,mengingat pentingnya dukungan dana dari berbagai pihak.
Pemkot Malang menyatakan akan terus menjaga koordinasi dan komunikasi dengan pihak provinsi dan pusat. Hal ini dilakukan agar setiap tahap program bisa dilakukan tanpa hambatan. Proses ini diharapkan dapat membawa manfaat bagi masyarakat luas dan menciptakan lingkungan kota yang lebih baik.( Djoko W)