Malangpariwara.com – Ir. Bambang Irianto Penerima penghargaan Tertinggi (Kalpataru) kategori Pembina Lingkungan Nasional dari Presiden RI, Joko Widodo menyoroti perlunya perubahan cara pandang pemerintah dalam memberdayakan para penerima Kalpataru.
Menurutnya, penghargaan tertinggi di bidang lingkungan hidup tersebut tidak boleh berhenti sebatas seremoni, tetapi harus menjadi pintu masuk untuk melibatkan para pejuang lingkungan dalam penyusunan kebijakan dan pembangunan berkelanjutan.
Bambang mengungkapkan hal itu dengan mengingat kembali pertemuan para penerima Kalpataru yang digelar di Kebun Raya Bogor pada 2022.
Pertemuan tersebut diinisiasi Yayasan Kebun Raya Bogor, BRIN, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), dengan menghadirkan sekitar 40 penerima Kalpataru dari berbagai angkatan sejak era Menteri Lingkungan Hidup Emil Salim.
“Dalam forum itu, saya menyaksikan sendiri banyak penerima Kalpataru yang menyampaikan kekecewaan. Mereka merasa setelah menerima penghargaan, perannya seolah selesai. Tidak lagi dilibatkan, tidak diperhatikan, bahkan ada penerima Kalpataru dari Papua yang sampai berniat mengembalikan trofinya karena merasa perjuangannya tidak dihargai,” ujar Bambang Ir. Senin (20 /7/26)
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi ironi. Sebab, para penerima Kalpataru merupakan individu yang telah membuktikan dedikasi dan keberhasilannya dalam menjaga lingkungan di daerah masing-masing.
Bambang menilai, akar persoalannya adalah masih sempitnya pemahaman terhadap isu lingkungan hidup.
Selama ini, pegiat lingkungan kerap diposisikan hanya sebagai pelaksana kegiatan teknis, seperti pengelolaan sampah, konservasi air, penghijauan, atau ketahanan pangan.
“Padahal lingkungan hidup adalah isu yang sangat holistik. Tidak bisa dipandang hanya dari satu sektor. Lingkungan berkaitan dengan pendidikan, ekonomi, budaya, kesehatan, tata ruang hingga pembangunan daerah. Kalau para penerima Kalpataru hanya ditempatkan pada urusan teknis, potensi besar yang mereka miliki tidak akan berkembang,” katanya.
Pegiat lingkungan yang juga pengusaha kripik Tempe itu menegaskan, para pejuang lingkungan seharusnya diberi ruang untuk berkontribusi dalam perumusan kebijakan maupun penguatan gerakan masyarakat. Sementara pelaksanaan teknis dapat diserahkan kepada para ahli sesuai bidang masing-masing.
“Kita tidak harus mengerjakan semuanya sendiri. Persampahan ada ahlinya, konservasi air ada ahlinya, ketahanan pangan juga demikian. Yang lebih penting adalah membangun ekosistem gerakan lingkungan yang terintegrasi sehingga dampaknya lebih luas,” jelasnya.
Bambang berharap pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, hingga komunitas dapat membangun kolaborasi yang lebih kuat dengan para penerima Kalpataru.
Pengalaman panjang yang mereka miliki dinilai merupakan modal sosial yang sangat berharga untuk menjawab berbagai tantangan lingkungan di Indonesia.
“Kalpataru bukan sekadar penghargaan. Ini adalah amanah sekaligus investasi bangsa. Kalau para penerima Kalpataru terus diberdayakan, mereka dapat menjadi motor penggerak lahirnya generasi baru pejuang lingkungan di berbagai daerah,” pungkas Bambang.( Djoko W)
