Malangpariwara.com – Bergabungnya Indonesia dalam kelompok ekonomi BRICS dinilai sebagai langkah berani yang bisa membuka keran pasar global sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Namun, tanpa kesiapan kebijakan yang matang, peluang besar itu dikhawatirkan hanya akan berakhir sebagai simbol tanpa dampak nyata.
Pandangan tersebut disampaikan Guru Besar Ekonomi dan Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang, Prof. Dr. Imam Mukhlis, S.E., M.Si., saat mengulas posisi strategis Indonesia di tengah dinamika BRICS.
Menurutnya, keikutsertaan Indonesia bukan sekadar langkah diplomatik, melainkan kebutuhan untuk memperluas kerja sama internasional, terutama dalam menjawab tantangan global seperti krisis energi, pangan, dan perubahan iklim.
“Indonesia kini punya ruang lebih luas untuk berinteraksi dan membangun kerja sama ekonomi yang saling menguntungkan dengan negara anggota,” ujarnya.
BRICS yang beranggotakan negara-negara dengan kekuatan pasar besar seperti China, India, Brasil, Rusia, dan Afrika Selatan, dinilai membuka peluang ekspor yang lebih lebar bagi produk Indonesia.
Tak hanya itu, akses terhadap kebutuhan strategis dengan harga lebih kompetitif juga menjadi keuntungan tersendiri.
Lebih jauh, Prof. Imam menilai potensi investasi dari kerja sama ini sangat besar. Skema investasi lintas negara BRICS berpeluang mendorong masuknya modal ke Indonesia sekaligus membuka jalan bagi ekspansi investasi nasional ke luar negeri.
Efeknya tak main-main. Aktivitas ekonomi diprediksi meningkat, lapangan kerja baru tercipta, dan pertumbuhan ekonomi daerah ikut terdorong.
“Investor akan melihat Indonesia sebagai pasar yang menjanjikan. Ini bisa memicu efek berganda bagi perekonomian,” jelasnya.
Meski begitu, ia mengingatkan agar manfaat BRICS tidak hanya berhenti di level makro. Sektor riil, khususnya UMKM, harus menjadi prioritas agar dampaknya benar-benar dirasakan masyarakat.
Menurutnya, stabilitas pasokan bahan baku dari negara mitra bisa membantu menjaga harga tetap terkendali dan menahan laju inflasi. Hal ini penting untuk menjaga daya beli masyarakat.
“Kalau kebutuhan strategis terpenuhi, harga akan lebih stabil dan masyarakat yang paling merasakan manfaatnya,” tegasnya.
UMKM Indonesia juga dinilai punya peluang besar menembus pasar global, terutama untuk produk berbasis keunggulan lokal seperti makanan olahan dan kerajinan.
Namun di balik peluang, risiko tetap mengintai. Prof. Imam menyoroti potensi tekanan geopolitik global yang bisa berdampak pada perdagangan internasional, termasuk kebijakan tarif sepihak dari negara tertentu.
“Pemerintah harus cermat menghitung untung-rugi. Jangan sampai peluang besar ini tidak dimanfaatkan optimal,” katanya.
Ia menegaskan, tantangan utama saat ini adalah memastikan keanggotaan BRICS benar-benar menghasilkan dampak konkret. Pemerintah diminta segera memetakan sektor unggulan nasional, mempercepat reformasi birokrasi, serta menyederhanakan regulasi investasi.
Selain itu, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah juga menjadi kunci, mengingat aktivitas ekonomi berlangsung di tingkat lokal.
“Indonesia harus tahu kekuatan ekonominya dan memastikan kebijakan mendukung daya saing global,” ujarnya.
Prof. Imam menutup dengan menegaskan bahwa keanggotaan BRICS adalah momentum strategis, namun tidak akan otomatis membawa hasil tanpa kesiapan nasional.
“Ini harus jadi jalan untuk memperkuat investasi, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan nilai tambah ekonomi Indonesia,” pungkasnya.(Djoko W)
