Malangpariwara.com – Kehadiran layanan Trans Jatim di kawasan Malang Raya dinilai harus menjadi momentum pembenahan sistem transportasi publik secara menyeluruh.
DPRD Kota Malang mendorong agar pengembangan layanan tersebut tidak berjalan sendiri, melainkan terintegrasi dengan angkutan kota (angkot) melalui sistem feeder yang saling melengkapi.
Ketua Komisi C DPRD Kota Malang, Muhammad Anas Muttaqin, mengatakan integrasi antara Trans Jatim dan angkutan lokal merupakan langkah strategis untuk meningkatkan minat masyarakat menggunakan transportasi umum sekaligus menjaga keberlangsungan angkutan kota yang selama ini melayani mobilitas warga.
Menurut Anas, penataan transportasi publik tidak cukup hanya dengan menghadirkan moda baru.
Pemerintah juga perlu melakukan revitalisasi trayek angkot agar sesuai dengan perkembangan kawasan permukiman dan pusat-pusat aktivitas masyarakat yang terus bertambah.
“Perlu dilakukan revitalisasi jalur atau trayek serta penyesuaian tarif seiring perkembangan wilayah Kota Malang, terutama agar lebih banyak menjangkau kawasan permukiman,” ujarnya.
Ia menilai penyesuaian trayek menjadi kebutuhan mendesak mengingat pola mobilitas masyarakat telah berubah seiring berkembangnya kawasan hunian baru.
Jalur angkutan umum, kata dia, harus mampu mengikuti kebutuhan masyarakat sehingga layanan transportasi menjadi lebih efektif dan mudah diakses.
Selain pembenahan trayek, Anas juga mendorong percepatan realisasi program subsidi angkutan pelajar yang ditargetkan mulai berjalan tahun ini.
Program tersebut diyakini tidak hanya memberikan akses transportasi yang aman dan terjangkau bagi pelajar, tetapi juga menjadi solusi untuk meningkatkan pendapatan para pengemudi angkot yang selama ini menghadapi penurunan jumlah penumpang.
Menurutnya, keberadaan subsidi angkutan sekolah dapat menjadi pintu masuk untuk menghidupkan kembali transportasi umum di Kota Malang sekaligus membangun kebiasaan generasi muda menggunakan angkutan publik sejak dini.
Di sisi lain, Anas menegaskan bahwa peremajaan dan modernisasi armada angkutan kota juga tidak bisa ditunda.
Armada yang lebih nyaman, aman, bersih, dan layak dinilai menjadi salah satu faktor penting agar masyarakat kembali memilih angkutan umum dibandingkan kendaraan pribadi.
Lebih jauh, ia mengusulkan agar layanan Trans Jatim diintegrasikan dengan angkutan lokal melalui sistem feeder.
Dalam skema tersebut, Trans Jatim berperan sebagai angkutan utama pada koridor tertentu, sementara angkot berfungsi menghubungkan penumpang dari kawasan permukiman menuju halte atau titik layanan Trans Jatim.
Dengan pola tersebut, masyarakat dapat menikmati perjalanan yang lebih mudah tanpa harus bergantung sepenuhnya pada kendaraan pribadi, sementara keberadaan angkot tetap memiliki peran penting dalam sistem transportasi perkotaan.
Anas menegaskan, implementasi sistem feeder memerlukan koordinasi dan komitmen bersama antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kota Malang, operator Trans Jatim, serta para pelaku transportasi lokal.
“Intinya, kami mendorong sinergi antara Trans Jatim dengan transportasi lokal. Semua pihak perlu duduk bersama dan melakukan kajian yang komprehensif agar kedua sistem bisa berjalan beriringan dan saling mendukung,” tegas politikus Fraksi PKB tersebut.
Ia berharap sinergi tersebut mampu melahirkan sistem transportasi publik yang terintegrasi, nyaman, dan mudah diakses seluruh lapisan masyarakat.
Jika terwujud, integrasi Trans Jatim dan angkutan lokal diyakini tidak hanya meningkatkan jumlah pengguna angkutan umum, tetapi juga menjadi salah satu solusi mengurangi kemacetan, menekan penggunaan kendaraan pribadi, serta mendukung pembangunan sistem transportasi perkotaan yang berkelanjutan di Kota Malang.(Djoko W)
