Malangpariwara.com – Persoalan pendidikan, khususnya keberlangsungan sekolah swasta di Kota Malang, menjadi aspirasi yang paling mengemuka dalam kegiatan Serap Aspirasi Masyarakat (Reses) Anggota DPRD Kota Malang Daerah Pemilihan Klojen dari Fraksi PKB, Arief Wahyudi, SH, yang digelar di Kantor DPC PKB Kota Malang, Jalan Ketapang 2, Senin (6/7/2026).
Reses tersebut dihadiri unsur Muslimat dan Fatayat Kecamatan Klojen, Griya Curhat Keluarga (GCK) Kota Malang, GP Ansor, Panji Bangsa, MWC NU Klojen, tokoh pendidikan, kepala sekolah, guru sekolah swasta, hingga tokoh masyarakat.
Forum berlangsung dinamis dengan mayoritas peserta menyampaikan kegelisahan atas semakin beratnya kondisi sekolah swasta di tengah bertambahnya daya tampung sekolah negeri.
Arief Wahyudi mengatakan, persoalan yang disampaikan peserta bukan sekadar usulan, melainkan potret nyata yang tengah dihadapi lembaga pendidikan swasta.
Menurut anggota Komisi C Dapil Klojen yang akrap disapa AW menyebut, bahwa sejumlah sekolah swasta, terutama yang berada di lingkungan perkampungan, kini mengalami penurunan jumlah peserta didik secara signifikan.
“Mereka curhatnya sudah sangat dalam. Dengan bertambahnya sekolah negeri, sekolah-sekolah swasta, terutama yang kecil di kampung-kampung, semakin kehilangan murid. Bahkan ada sekolah yang sampai hari ini baru mendapatkan enam peserta didik baru. Kalau kondisi ini terus dibiarkan, bukan tidak mungkin banyak sekolah swasta akan gulung tikar,” ujarnya.
Legislator yang akrab disapa AW itu menilai sekolah swasta selama ini memiliki peran strategis dalam membantu pemerintah menyediakan layanan pendidikan bagi masyarakat.
Namun, kontribusi tersebut belum diimbangi dengan kebijakan yang memberikan perlindungan dan dukungan yang memadai.
Menurutnya, sebagian besar sekolah swasta di Kota Malang bukanlah sekolah unggulan dengan sumber pembiayaan yang kuat, melainkan lembaga pendidikan yang bertahan dari iuran masyarakat.
Kondisi tersebut berdampak langsung terhadap kesejahteraan tenaga pendidik yang tetap mengajar dengan semangat pengabdian meski menerima honor yang sangat terbatas.
“Guru-guru mereka tetap mengajar karena panggilan pengabdian. Penghasilannya sangat minim, tetapi semangat mendidiknya luar biasa. Kondisi seperti ini tidak boleh terus dibiarkan. Negara harus hadir memberikan keberpihakan,” tegas anggota Komisi C DPRD Kota Malang itu.
Salah satu aspirasi yang mengemuka dalam reses tersebut adalah perlunya peningkatan dukungan anggaran melalui APBD bagi sekolah swasta, termasuk memperbesar Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda).
Selain itu, peserta juga mengusulkan agar pemerintah mengkaji kembali kebijakan penambahan sekolah negeri sehingga keberlangsungan sekolah swasta tetap terjaga.
Arief menilai dukungan anggaran akan memberi ruang bagi sekolah swasta meningkatkan kualitas layanan pendidikan sekaligus meringankan beban masyarakat.
“Kalau sekolah negeri sudah mendapatkan banyak bantuan dari pemerintah, maka sekolah swasta juga harus memperoleh perhatian yang proporsional. Kalau Bosda diperkuat, sekolah-sekolah swasta bisa bernapas lebih lega, bahkan bukan tidak mungkin dapat memberikan layanan pendidikan gratis bagi masyarakat,” katanya.
Selain isu pendidikan, peserta reses juga menyoroti pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurut Arief, masyarakat tidak mempersoalkan tujuan program nasional tersebut, namun berharap pemerintah melakukan evaluasi agar alokasi anggaran lebih tepat sasaran sesuai kebutuhan daerah.
“Banyak peserta menyampaikan bahwa persoalan mendesak di Kota Malang bukan anak-anak yang kelaparan, tetapi bagaimana menyelamatkan sekolah swasta yang selama ini ikut menopang dunia pendidikan. Karena itu mereka mengusulkan agar dilakukan efisiensi anggaran MBG dan sebagian dialihkan untuk memperkuat sektor pendidikan,” jelasnya.
Ia menegaskan, usulan tersebut bukan bentuk penolakan terhadap program pemerintah pusat, melainkan masukan agar penggunaan anggaran mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat, khususnya dalam menjaga keberlangsungan lembaga pendidikan swasta.
Pandangan senada juga disampaikan mantan Direktur Politeknik Negeri Malang, Tundung Subali.
Menurutnya, sekolah swasta merupakan bagian penting dari ekosistem pendidikan di Kota Malang sehingga membutuhkan langkah nyata dari pemerintah daerah melalui kebijakan dan dukungan anggaran agar tidak semakin tertinggal.
Dalam kesempatan itu, peserta reses juga mengapresiasi realisasi pokok-pokok pikiran (pokir) yang selama ini diperjuangkan Arief Wahyudi.
Mereka menyampaikan bahwa sebagian usulan pokir telah direalisasikan dan manfaatnya mulai dirasakan masyarakat, sedangkan sebagian lainnya telah masuk daftar penerima dan tinggal menunggu proses penyaluran.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Arief memastikan seluruh masukan masyarakat akan dibawa ke pembahasan DPRD Kota Malang sebagai bahan penyusunan kebijakan maupun penganggaran bersama Pemerintah Kota Malang.
“Kami akan terus memperjuangkan agar sekolah-sekolah swasta mendapatkan perhatian yang lebih baik. Pendidikan adalah investasi jangka panjang. Jangan sampai sekolah swasta yang selama puluhan tahun membantu pemerintah justru mati pelan-pelan karena minim perhatian. Aspirasi masyarakat ini akan kami kawal agar benar-benar diwujudkan dalam kebijakan yang berpihak pada dunia pendidikan,” pungkasnya. (Djoko W)
