MOJOKERTO, MALANGPARIWARA.COM – Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur melakukan evaluasi pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) melalui kunjungan kerja ke SMKN 2 Kabupaten Mojokerto.
Selain memastikan proses penerimaan siswa baru berjalan sesuai ketentuan, kunjungan tersebut juga menyoroti persoalan keberlanjutan lulusan SMA dan SMK yang dinilai masih menjadi pekerjaan rumah bersama.
Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Sri Untari Bisowarno, mengatakan pelaksanaan SPMB di Kabupaten maupun Kota Mojokerto berlangsung lancar.
Seluruh daya tampung sekolah berhasil terpenuhi sehingga tidak ditemukan bangku kosong pada tahun ajaran baru.
“Pelaksanaan SPMB di Mojokerto berjalan dengan baik. Seluruh kuota sekolah telah terisi sehingga akses pendidikan bagi peserta didik dapat terpenuhi,” ujarnya.
Di balik capaian tersebut, Sri Untari menilai tantangan sesungguhnya justru dimulai setelah para siswa lulus dari bangku SMA maupun SMK.
Berdasarkan data yang dipaparkan dalam forum evaluasi, dari sekitar 9.000 lulusan setiap tahun, hanya sekitar lima persen yang berhasil melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi negeri. Sementara sekitar 22 persen telah memasuki dunia kerja.
Yang menjadi perhatian Komisi E DPRD Jatim adalah masih besarnya jumlah lulusan yang belum memiliki data keberlanjutan yang jelas.
Sekitar 60 persen lulusan belum terpetakan apakah telah bekerja, melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi swasta, atau belum memiliki aktivitas lanjutan.
“Ini menjadi perhatian serius karena pemerintah membutuhkan data yang akurat untuk merumuskan kebijakan pendidikan maupun ketenagakerjaan. Lulusan harus dapat dipantau agar memperoleh pendampingan yang tepat,” kata politisi PDI Perjuangan tersebut.
Menurut Sri Untari, pemetaan lulusan akan menjadi dasar bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam menyusun strategi peningkatan kualitas sumber daya manusia sekaligus menekan angka pengangguran terbuka yang berasal dari lulusan pendidikan menengah.
Komisi E DPRD Jatim juga mendorong penguatan kemitraan antara sekolah dengan dunia usaha dan dunia industri agar lulusan, khususnya SMK, memiliki peluang kerja yang lebih luas sesuai kompetensi yang dimiliki.
Selain itu, sinergi dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dinilai perlu diperkuat melalui penyelenggaraan bursa kerja atau job fair secara berkala.
Program pembinaan kewirausahaan juga diharapkan menjadi alternatif bagi lulusan untuk menciptakan lapangan kerja secara mandiri.
“Kami ingin lulusan SMA dan SMK memiliki banyak pilihan, baik melanjutkan pendidikan, bekerja di sektor industri, maupun menjadi wirausaha. Dengan demikian kualitas SDM Jawa Timur semakin meningkat sekaligus mampu menekan angka pengangguran,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Jawa Timur Wilayah Kabupaten dan Kota Mojokerto, Pinky Hidayati, mengapresiasi kunjungan kerja Komisi E DPRD Jatim.
Menurutnya, evaluasi tersebut menjadi masukan penting dalam meningkatkan mutu layanan pendidikan, mulai dari pelaksanaan SPMB hingga pembinaan lulusan.
Kegiatan evaluasi di SMKN 2 Kabupaten Mojokerto dihadiri jajaran Cabang Dinas Pendidikan, kepala SMA dan SMK negeri maupun swasta se-Kabupaten dan Kota Mojokerto, serta seluruh anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur.
Hasil evaluasi ini diharapkan menjadi pijakan dalam memperkuat kebijakan pendidikan yang tidak hanya berorientasi pada penerimaan siswa baru, tetapi juga pada keberhasilan lulusan melanjutkan pendidikan, memasuki dunia kerja, maupun menjadi pelaku usaha mandiri.
Jika diperlukan, artikel ini juga dapat dibuat lebih mendalam dengan tambahan data pembanding tingkat penyerapan lulusan SMA/SMK di tingkat Jawa Timur maupun nasional.(Djoko W)
