MALANGPARIWARA.COM | JOMBANG – Masa depan Nahdlatul Ulama (NU) tidak cukup dibicarakan dari siapa yang akan memimpin organisasi. Di balik hiruk-pikuk Muktamar ke-35 NU di Jombang, muncul pertanyaan yang jauh lebih mendasar: ke mana arah khidmah NU ketika organisasi semakin bersentuhan dengan kekuasaan dan kebijakan negara?
Pertanyaan itu coba dijawab melalui buku Imaji NU Masa Depan yang diluncurkan Ikatan Kecendekiawanan NU bersama ASDANU di Pondok Pesantren An-Najiyah Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Sabtu (29/8/2026).
Buku tersebut hadir bukan sekadar sebagai kumpulan gagasan. Para penulisnya menawarkan cara pandang baru mengenai relasi NU dengan negara, sekaligus mengingatkan agar kedekatan dengan pemerintah tidak membuat NU kehilangan daya kritis dan independensinya.
Salah satu penulis, Khoiron As-Saidany, akademisi sekaligus dosen Universitas Islam Malang (UNISMA), menyebut gagasan utama buku itu adalah mendorong NU memiliki posisi tawar yang kuat, baik ketika berhadapan dengan kekuasaan maupun saat menjalankan fungsi pengayoman di tengah masyarakat.
Menurut Khoiron, NU tidak harus mengambil posisi konfrontatif terhadap pemerintah. Namun, kemitraan dengan negara juga tidak boleh berubah menjadi ketergantungan.
“NU boleh bermitra dengan negara sepanjang itu baik untuk kepentingan masyarakat, tapi NU juga harus bersikap kritis terhadap kebijakan negara yang merugikan masyarakat banyak, utamanya warga Nahdliyin,” tegasnya.
Khidmah Konvergensi: Tidak Berhadap-hadapan, Tidak pula Tunduk
Dari gagasan tersebut lahir konsep yang disebut khidmah konvergensi.
Konsep ini menempatkan NU pada posisi yang tidak harus selalu berhadap-hadapan dengan pemerintah, tetapi sekaligus tidak boleh kehilangan independensi ketika masuk dalam ruang kemitraan dengan negara.
NU dapat bekerja sama dengan pemerintah ketika kebijakan yang dijalankan memberikan manfaat bagi masyarakat. Sebaliknya, ketika kebijakan negara dinilai merugikan kepentingan publik, NU tetap harus memiliki keberanian untuk menyampaikan kritik.
Posisi tersebut menjadi penting di tengah semakin terbukanya ruang keterlibatan warga NU dalam pemerintahan dan pengambilan kebijakan.
Bagi Khoiron, kedekatan secara kultural maupun politik dengan penguasa tidak boleh menghapus fungsi kontrol organisasi masyarakat sipil.
Ia bahkan menegaskan bahwa Imaji NU Masa Depan sama sekali bukan kendaraan untuk mendukung kandidat tertentu dalam Muktamar ke-35.
“Ini murni pemikiran kita bersama. Teman-teman penulis mengkaji ulang berbagai macam kebijakan negara. Di saat yang sama kami adalah warga Nahdliyin yang mencintai dan mengikuti hati ulama,” jelasnya.
Karena itu, buku tersebut diharapkan menjadi bahan refleksi bagi pengurus NU di seluruh tingkatan, mulai dari ranting hingga PBNU.
Belajar dari Gus Dur: Presiden Boleh NU, NU Tetap Harus Kritis
Gagasan tentang pentingnya menjaga jarak kritis dengan kekuasaan juga tidak lahir dari ruang kosong.
Khoiron menyebut pemikiran KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menjadi salah satu pijakan penting dalam merumuskan gagasan buku tersebut.
Ia mengingat kembali pesan Gus Dur saat berada di Lirboyo pada 1999. Ketika itu, menurut Khoiron, Gus Dur menekankan bahwa NU harus tetap kritis terhadap negara, bahkan ketika presiden yang memimpin negeri merupakan bagian dari kalangan NU.
“Gus Dur waktu di Lirboyo pada tahun 1999 mengatakan bahwa NU harus tetap kritis kepada negara, meskipun yang menjadi presiden adalah orang NU,” ungkapnya.
Bagi Khoiron, pesan tersebut masih relevan hingga hari ini.
Sebab, persoalan NU bukan semata-mata apakah berada di dalam atau di luar pemerintahan, melainkan bagaimana memastikan seluruh ruang pengabdian tetap diarahkan untuk kepentingan masyarakat.
“Jadi titik take-off kita sebetulnya terinspirasi dari Gus Dur,” tegasnya.
Akademisi: Jangan Sampai NU Menjadi Subordinat Pemerintah
Gagasan tersebut mendapat respons positif dari Wakil Rektor Universitas KH. A. Wahab Hasbullah (UNWAHA), Dr Muhammad Wafiul Ahdi.
Menurut Wafi, buku Imaji NU Masa Depan penting karena merekam kegelisahan sekaligus harapan warga Nahdliyin terhadap masa depan organisasinya.
Ia berharap gagasan dalam buku tersebut tidak berhenti sebagai wacana akademik, tetapi dibaca oleh para pengurus NU sebagai salah satu bahan dalam menentukan arah organisasi.
“Mereka berharap NU nantinya seperti harapannya. Maka ini perlu didokumentasikan dan bila perlu buku ini dibaca oleh para pengurus-pengurus NU agar mereka memahami apa keinginan Nahdliyin terhadap kelangsungan Nahdlatul Ulama untuk masa depan,” ujarnya.
Wafi menilai relasi NU dengan pemerintah menjadi salah satu persoalan strategis yang harus dikelola secara proporsional.
Menurutnya, keterlibatan kader NU dalam pemerintahan tidak otomatis berarti organisasi kehilangan independensi.
Justru, keseimbangan diperlukan. Sebagian elemen dapat berada di dalam pemerintahan untuk membantu memastikan program berjalan dan berpihak kepada masyarakat. Sementara elemen lainnya tetap berada di luar sebagai kekuatan kontrol.
“Saya kira juga kurang efektif, maka harus imbang. Ada yang di dalam untuk ikut membantu mengeksekusi program-program pemerintah, ada juga di luar yang menjadi penyeimbang agar balance,” katanya.
NU Boleh Dekat dengan Kekuasaan, Tetapi Tak Boleh Kehilangan Jati Diri
Wafi menegaskan, tantangan terbesar NU ke depan bukan sekadar bagaimana memperbesar pengaruhnya di pemerintahan, melainkan bagaimana memastikan pengaruh tersebut tidak menggerus posisi NU sebagai kekuatan masyarakat sipil.
NU, kata dia, harus tetap memiliki kemandirian dalam menentukan sikap.
“Saya kira NU harus posisinya tidak menjadi subordinat dari pemerintah, tapi NU tetap mandiri sebagai sebuah organisasi kemasyarakatan, sebagai bagian dari civil society,” tegasnya.
Pesan itu menjadi salah satu benang merah penting dari peluncuran Imaji NU Masa Depan.
Buku tersebut tidak menawarkan satu formula tunggal mengenai masa depan NU. Sebaliknya, ia membuka ruang perdebatan tentang bagaimana NU seharusnya menempatkan diri di tengah perubahan zaman: bermitra dengan negara ketika kepentingan rakyat membutuhkan, tetapi tetap kritis ketika kebijakan negara menyimpang dari kepentingan publik.
Di tengah Muktamar ke-35 NU, gagasan tersebut menjadi semakin relevan. Sebab, pembicaraan tentang masa depan NU pada akhirnya tidak boleh berhenti pada perebutan kepemimpinan.
Lebih jauh dari itu, yang dipertaruhkan adalah arah khidmah organisasi, keberanian menjaga independensi, serta kemampuan NU mempertahankan posisi sebagai pengayom masyarakat sekaligus kekuatan masyarakat sipil.
Dengan perspektif tersebut, Imaji NU Masa Depan mencoba meletakkan satu pesan penting: NU tidak harus menjauh dari negara untuk tetap independen. Namun, NU juga tidak boleh terlalu dekat hingga kehilangan keberanian untuk mengatakan “tidak” ketika kepentingan masyarakat dipertaruhkan.
Bagi para penulisnya, masa depan NU pada akhirnya bukan hanya soal siapa yang duduk di pucuk kepemimpinan.
Masa depan NU ditentukan oleh gagasan yang diperjuangkan, keberanian bersikap, dan kemampuan menjaga khidmah agar tetap berpihak kepada umat.(Djoko W)
