MALANGPARIWARA.COM | MALANG -Menjaga marwah Nahdlatul Ulama (NU) tidak cukup hanya dengan mempertahankan tradisi dan kebesaran sejarah organisasi.
NU juga dituntut mampu berdiri kokoh secara ekonomi, independen dalam mengambil sikap, serta tetap menjadi kekuatan masyarakat sipil yang kritis terhadap kekuasaan.
Pandangan tersebut disampaikan Dr. Sri Untari Bisowarno, M.AP, Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur sekaligus politikus senior PDI Perjuangan dan Ketua Dewan Penasehat Dekopinwil Jawa Timur. Ia menilai, tema Muktamar NU ke-35, “Menjaga Marwah, Memperkaya Khidmah untuk Kemaslahatan Bangsa”, harus diterjemahkan ke dalam agenda nyata, bukan berhenti sebagai slogan organisasi.
Menurut Sri Untari, salah satu pekerjaan besar NU ke depan adalah membangun kemandirian ekonomi jamaah sekaligus jam’iyah. Sebab, kekuatan ekonomi akan menentukan seberapa jauh organisasi mampu menjalankan khidmah tanpa bergantung pada kepentingan pihak lain.
“Kemandirian ekonomi adalah benteng utama agar NU dapat menjalankan misinya secara berdikari. Penguatan ekonomi warga berbasis pesantren, UMKM, dan koperasi harus terus dioptimalkan agar manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat bawah,” tegas Sri Untari.
Ia menilai, potensi ekonomi yang dimiliki warga NU sebenarnya sangat besar. Pesantren, koperasi, UMKM, hingga jaringan usaha warga merupakan modal sosial yang jika dikelola secara profesional dapat menjadi kekuatan ekonomi umat.
Karena itu, NU tidak boleh hanya menjadi organisasi dengan jumlah jamaah besar, tetapi juga harus mampu menjadikan kekuatan demografis tersebut sebagai kekuatan produktif dan ekonomi yang mandiri.
NU Harus Tetap Menjadi Kekuatan Masyarakat Sipil
Selain persoalan ekonomi, Sri Untari menyoroti posisi NU dalam relasinya dengan negara.
Menurutnya, NU harus kembali memperkuat posisi sebagai civil society yang independen dan berwibawa.
NU, kata dia, tidak harus selalu berhadap-hadapan dengan pemerintah. Namun, kedekatan dengan pemerintah juga tidak boleh membuat organisasi kehilangan fungsi kontrol sosialnya.
“NU idealnya menjadi mitra kritis pemerintah. Bisa bekerja sama, tetapi tetap memiliki jarak posisional untuk menyampaikan apa yang benar dan apa yang perlu dikritisi,” ujarnya.
Bagi Sri Untari, independensi bukan berarti mengambil posisi berseberangan dengan kekuasaan. Independensi justru diperlukan agar NU tetap memiliki daya tawar moral ketika menyuarakan kepentingan masyarakat.
Dengan posisi tersebut, NU dapat memberikan kritik sekaligus solusi terhadap berbagai kebijakan pemerintah tanpa kehilangan jati dirinya sebagai organisasi masyarakat.
Jangan Sampai Kedekatan dengan Kekuasaan Mengaburkan Suara Umat
Sri Untari juga mengingatkan pentingnya menjaga batas relasi antara organisasi keagamaan dengan kekuasaan.
Menurutnya, sejarah NU menunjukkan bahwa organisasi ini memiliki akar kuat di tengah masyarakat. Karena itu, orientasi utama NU harus tetap berpijak pada kebutuhan umat dan kepentingan rakyat kecil.
“Yang harus dijaga adalah jangan sampai kedekatan dengan kekuasaan kemudian membuat suara umat menjadi tidak terdengar,” tegasnya.
Ia mencontohkan sejumlah agenda pemerintah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, mulai dari Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga keberlanjutan Koperasi Merah Putih.
Program-program tersebut, menurutnya, harus terus dikawal agar pelaksanaannya benar-benar menghadirkan kemaslahatan dan tidak berhenti pada kepentingan administratif maupun politik.
Dalam konteks itulah, Sri Untari mendorong NU untuk tidak kehilangan keberanian dalam menyampaikan aspirasi warga.
“NU harus hadir ketika rakyat membutuhkan pembelaan. Kebijakan yang baik harus didukung, tetapi ketika ada yang perlu dikoreksi, NU juga harus berani menyampaikan,” katanya.
Marwah NU Harus Dijaga dengan Khidmah Nyata
Sebagai putri dari salah satu tokoh pilar Muslimat NU di Ponggok, Blitar, Sri Untari mengaku memiliki kedekatan historis dan kultural dengan tradisi NU.
Namun baginya, menjaga marwah NU bukan sekadar persoalan hubungan emosional dengan organisasi. Marwah harus diwujudkan melalui pelayanan kepada umat, keberpihakan kepada masyarakat bawah, serta kemampuan organisasi menjaga independensinya.
Ia berharap momentum Muktamar NU menjadi ruang untuk memperkuat konsolidasi organisasi sekaligus merumuskan langkah konkret menghadapi tantangan zaman.
“Marwah itu akan tumbuh ketika NU mampu memberikan manfaat nyata. Khidmah harus dirasakan jamaah, bukan hanya dibicarakan di ruang-ruang organisasi,” tandas Sri Untari.
Dengan demikian, menurut dia, masa depan NU tidak hanya ditentukan oleh seberapa besar kekuatan strukturalnya, tetapi juga oleh kemampuan menjaga kemandirian ekonomi, independensi sikap, dan keberpihakan kepada kepentingan umat serta bangsa.
Bagi Sri Untari, NU harus tetap menjadi rumah besar masyarakat yang mampu berdiri di tengah kekuasaan bukan larut di dalamnya seraya terus mengawal kepentingan rakyat dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).(Djoko W)
