MALANGPARIWARA.COM – Universitas Brawijaya (UB) memperkuat pembangunan Zona Integritas (ZI) sebagai bagian dari reformasi birokrasi yang tidak sekadar mengejar predikat, tetapi harus menghasilkan perubahan nyata dalam pelayanan kepada mahasiswa.
Penguatan tersebut dibahas dalam Workshop Strategi Internalisasi Pembangunan Zona Integritas di Perguruan Tinggi dalam Ekosistem Reformasi Birokrasi Berdampak, Kamis (3/9/2026), di lantai 2 Fakultas Ilmu Komputer (Filkom) UB.
Kegiatan diikuti enam Fakultas yang diusulkan meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), yakni FEB, Filkom, FSTeM, FAsT, Sekolah Pascasarjana, dan PSDKU UB Kediri.
Narasumber workshop, Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PANRB Prof. Dr. Erwan Agus Purwanto, mengapresiasi langkah UB yang dinilai termasuk perguruan tinggi yang mulai serius membangun Zona Integritas.
Erwan menyebut UB telah memiliki satu unit yang meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), sementara enam unit lainnya tengah diusulkan memperoleh WBK.
Namun, menurutnya, predikat bukan tujuan akhir. Ukuran keberhasilan ZI harus terlihat dari semakin baiknya pelayanan dan semakin kuatnya budaya integritas.
“Fokus utama pengembangan WBK maupun WBBM adalah pelayanan, terutama kepada mahasiswa,” tegas Erwan.
Ia menekankan pentingnya menutup ruang gratifikasi maupun praktik pelayanan yang tidak berintegritas. Menurutnya, mahasiswa dan sivitas akademika perlu memiliki pemahaman yang sama bahwa pelayanan publik harus berlangsung transparan, bersih dan profesional.
Lebih jauh, Erwan menyebut kampus sebagai laboratorium integritas. Dengan jumlah mahasiswa UB yang mencapai sekitar 70.000 orang, pengalaman mereka mendapatkan pelayanan yang berintegritas di kampus diharapkan terbawa ketika menjadi alumni dan bekerja di berbagai sektor.
“Integritas tidak hanya diajarkan dan dipelajari dalam teori, tetapi harus dilaksanakan dan menjadi habit dari kebiasaan-kebiasaan kecil,” ujarnya.
Digitalisasi Percepat Reformasi
Erwan juga melihat perkembangan teknologi digital sebagai peluang untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas. Digitalisasi, kata dia, memungkinkan proses bisnis, penganggaran hingga pelaksanaan program lebih mudah dipantau dan dianalisis.
Karena itu, teknologi harus dimanfaatkan untuk mempercepat reformasi birokrasi, bukan justru menjadi hambatan.
Dari evaluasi terhadap paparan sejumlah unit UB, Erwan melihat kecenderungan positif karena program mulai diarahkan secara human-centric, yakni menempatkan kebutuhan mahasiswa sebagai pusat pelayanan.
Indikatornya antara lain meningkatnya kepuasan layanan dan menurunnya angka mahasiswa yang drop out.
“Dengan adanya ZI, WBK dan WBBM, pelayanan publik menjadi lebih baik karena semuanya punya kesadaran memberikan layanan terbaik bagi mahasiswa,” katanya.
Erwan juga menegaskan bahwa suara mahasiswa menjadi bagian penting dalam penilaian. Sebelum sebuah unit diusulkan memperoleh WBK atau WBBM, tingkat kepuasan pelayanan publik harus sudah menunjukkan hasil yang baik.
UB Bangun ZI Sejak 2023
Sementara itu, Ketua Satuan Reformasi Birokrasi (SRB) UB Dr. Ngesti Dwi Prasetyo, S.H., M.Hum., mengatakan pengusulan enam unit menuju WBK merupakan buah dari proses yang dibangun sejak pencanangan Zona Integritas UB pada 2023.
Selama tiga tahun, berbagai pembenahan dilakukan, mulai dari tata kelola sumber daya manusia, tatalaksana, akuntabilitas, pengawasan hingga pelayanan publik.
“Ini tentu saja menjadi komitmen bersama seluruh civitas akademika Universitas Brawijaya,” ujar Ngesti.
Pengusulan enam unit tersebut menjadi langkah lanjutan UB untuk memperluas budaya integritas.
Tantangannya kini bukan sekadar memenuhi indikator evaluasi, tetapi memastikan reformasi birokrasi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh mahasiswa.
Dengan demikian, Zona Integritas di UB tidak berhenti sebagai label atau predikat, melainkan menjadi budaya kerja yang membentuk pelayanan bersih, transparan dan berorientasi pada kepentingan publik.(Djoko W)
