MALANGPARIWARA.COM – Wacana pemerintah untuk menggratiskan atau menurunkan biaya pendidikan di perguruan tinggi negeri mendapat respons positif dari Rektor Universitas Brawijaya (UB) Prof Widodo.
Menurutnya, pendidikan tinggi yang lebih murah dan terjangkau menjadi salah satu instrumen penting untuk memperluas akses pendidikan sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Prof Widodo mengatakan, pendidikan merupakan salah satu jalan strategis untuk memutus rantai kemiskinan. Karena itu, peningkatan angka partisipasi pendidikan tinggi perlu menjadi perhatian pemerintah.
“Kalau pemerintah ingin berupaya memberikan pendidikan murah pada pendidikan tinggi, saya kira itu bagus. Pendidikan menjadi salah satu solusi untuk memutus rantai kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia,” kata Prof Widodo saat menanggapi pertanyaan wartawan terkait wacana Presiden Prabowo mengenai pendidikan tinggi gratis. Sabtu (26/9/26).
Ia menilai angka partisipasi pendidikan tinggi di Indonesia masih relatif rendah dibandingkan sejumlah negara tetangga, seperti Malaysia, Singapura, dan Vietnam. Padahal, dari sisi ketersediaan lembaga pendidikan, kesempatan masyarakat untuk melanjutkan kuliah sebenarnya semakin terbuka.
Persoalannya, kata dia, tidak semua calon mahasiswa memiliki kemampuan ekonomi yang memadai.
“Kalau ada kemauan untuk masuk pendidikan tinggi, pasti bisa. Kalau tidak negeri, ya swasta. Hanya saja, tidak semua orang memiliki kemampuan ekonomi yang cukup untuk masuk perguruan tinggi,” ujarnya.
Karena itu, gagasan pemerintah untuk membuat pendidikan tinggi lebih murah dinilai sejalan dengan kebutuhan memperluas akses pendidikan. Bahkan, jika kemampuan fiskal negara memungkinkan, pendidikan gratis tentu akan memberikan dampak lebih besar.
Namun, Prof Widodo mengingatkan bahwa kebijakan tersebut harus mempertimbangkan kemampuan anggaran negara.
“Syukur-syukur kalau gratis, tetapi kita juga memahami bahwa kemampuan fiskal pemerintah terbatas,” katanya.
UB Sudah Terapkan Subsidi Silang.
Prof Widodo menjelaskan, perguruan tinggi selama ini juga telah menjalankan mekanisme subsidi silang.
Mahasiswa dari keluarga kurang mampu mendapatkan UKT yang lebih rendah, bahkan sebagian memperoleh pembebasan UKT melalui skema beasiswa.
Di UB, misalnya, terdapat mahasiswa yang membayar UKT Rp500 ribu hingga Rp1 juta per semester. Sebagian lainnya bahkan tidak membayar UKT karena memperoleh beasiswa.
UB juga mengembangkan dukungan pembiayaan melalui dana abadi, kerja sama dengan berbagai institusi, alumni, masyarakat, maupun donor. Rata-rata sekitar 10 persen mahasiswa UB mendapatkan beasiswa.
Selain beasiswa, kampus juga memberikan berbagai bentuk bantuan, seperti keringanan pembayaran, diskon maupun penundaan pembayaran UKT.
Menurut Prof Widodo, skema tersebut menunjukkan bahwa perguruan tinggi tidak hanya berorientasi pada penerimaan biaya pendidikan, tetapi juga berupaya memastikan mahasiswa dari kelompok ekonomi terbatas tetap dapat menempuh pendidikan.
PTN-BH Bukan Penyebab Kuliah Mahal
Terkait kemungkinan penerapan kebijakan pendidikan tinggi yang lebih murah, Prof Widodo menegaskan UB akan mengikuti kebijakan pemerintah.
Ia memperkirakan seluruh PTN akan menyambut baik upaya memperluas akses pendidikan tinggi. Namun, ia menyoroti masih adanya pemahaman yang keliru mengenai status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH).
Menurutnya, status PTN-BH tidak otomatis membuat pendidikan tinggi menjadi mahal. Bahkan, pendidikan gratis tidak berarti keberadaan PTN-BH harus dibubarkan.
“PTN-BH lebih berkaitan dengan otonomi universitas untuk menyelenggarakan pendidikan yang lebih baik dan mendapatkan pendanaan di luar UKT secara lebih fleksibel,” jelasnya.
Sumber pendanaan tersebut dapat berasal dari badan usaha, kerja sama dengan berbagai pihak, maupun pengembangan dana abadi.
Fleksibilitas itu justru memungkinkan perguruan tinggi memiliki sumber pembiayaan alternatif di luar UKT.
UB sendiri telah mengembangkan dana abadi.
Dalam kurun sekitar empat tahun, dana abadi UB telah terkumpul lebih dari Rp100 miliar. Dana tersebut berasal dari dukungan masyarakat, alumni, kerja sama, serta sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) yang dialokasikan untuk dana abadi.
“Ini merupakan bagian dari upaya kita untuk melihat bahwa masyarakat sebenarnya ingin mengenyam pendidikan tinggi, tetapi masih menghadapi keterbatasan,” katanya.
UB Tunggu Arahan Pemerintah
Mengenai kemungkinan perubahan kuota mahasiswa, jalur penerimaan, maupun mekanisme pembiayaan apabila program pendidikan tinggi murah atau gratis diterapkan, Prof Widodo mengatakan UB masih menunggu kebijakan teknis pemerintah.
“Kami akan mengikuti langkah-langkah pemerintah. Kami masih menunggu arahan lebih lanjut dari Menteri,” ujarnya.
Ia menilai pendidikan tinggi yang lebih terjangkau pada akhirnya tidak hanya menyangkut persoalan biaya kuliah.
Akses yang lebih luas harus diikuti peningkatan kualitas pembelajaran agar lulusan memiliki kompetensi yang mampu bersaing.
“Dengan pendidikan yang lebih terjangkau, mahasiswa dapat belajar dengan baik. Kalau belajar dengan baik, kualitas sumber daya manusia dan kompetensi mereka akan meningkat. Kompetensi itu menjadi bagian penting agar bangsa ini mampu bersaing,” tegasnya.
UB Klaim Enam Tahun Tidak Naikkan UKT
Prof. Dr. Unti Ludigdo, S.E., M.Si., Ak Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi (Wakil Rektor V) di Universitas Brawijaya (UB) menimpali bahwa kampus sebenarnya telah menerapkan skema UKT yang relatif terjangkau.
Prof Unti menjelaskan, mahasiswa yang diterima melalui jalur reguler dan nonmandiri memiliki proporsi sekitar 50 persen.
Menurutnya, rentang UKT kelompok tersebut relatif dapat dijangkau masyarakat. Sementara perhatian publik kerap tertuju pada jalur mandiri yang memang memiliki struktur pembiayaan berbeda, termasuk UKT dan IPI dengan nominal lebih tinggi.
Dana dari kelompok tersebut, kata dia, menjadi bagian dari mekanisme subsidi silang untuk membantu mahasiswa lain yang membayar lebih rendah, bahkan memperoleh pembebasan biaya.
“Hal ini sering kali dipahami secara keliru oleh sebagian masyarakat,” ujarnya.
Prof Unti juga menyebut UB belum menaikkan UKT selama sekitar enam tahun. Kondisi itu menjadi tantangan tersendiri karena pada periode yang sama terjadi perubahan nilai rupiah dan peningkatan berbagai biaya operasional pendidikan.
Di sisi lain, tuntutan terhadap perguruan tinggi untuk meningkatkan kualitas akademik terus meningkat.
UB juga ditargetkan masuk dalam jajaran 500 universitas terbaik dunia versi QS, yang menurutnya membutuhkan dukungan pembiayaan tidak sedikit.
Karena itu, wacana pendidikan tinggi murah, menurut Prof Unti, perlu dilihat secara utuh. Persoalannya bukan hanya bagaimana menekan biaya yang dibayar mahasiswa, tetapi juga bagaimana memastikan kualitas pendidikan tetap terjaga.
“Kearifan dalam menyikapi suatu persoalan atau isu sangat penting. Peran teman-teman media juga luar biasa dalam membantu memberikan pemahaman yang tepat,” katanya mengakhiri.(Djoko W)
