BLITAR, Malangpariwara.com – Spirit Trisakti Bung Karno, khususnya prinsip berdikari atau berdiri di atas kaki sendiri dalam bidang ekonomi, dinilai relevan untuk memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat di tengah tekanan ekonomi global.
Gerakan koperasi di Jawa Timur pun didorong bertransformasi menjadi kekuatan ekonomi rakyat yang mandiri, profesional, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Ketua Umum Koperasi Konsumen Setia Budi Wanita (SBW) Malang, Dr. Sri Untari Bisowarno, M.AP., menegaskan koperasi harus menjadi instrumen nyata untuk mewujudkan kemandirian ekonomi.
Bukan sekadar lembaga simpan pinjam, koperasi perlu berkembang menjadi penggerak aktivitas ekonomi produktif sekaligus memperkuat posisi masyarakat dalam menghadapi dominasi pemilik modal.
Menurut Sri Untari, pemikiran Bung Karno tentang Trisakti, terutama berdikari di bidang ekonomi, tidak boleh berhenti sebagai jargon sejarah. Nilai tersebut harus diterjemahkan melalui penguatan ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada gotong royong dan kekuatan kolektif anggota.
“Bung Karno meletakkan dasar bahwa kemerdekaan sejati baru tercapai jika bangsa ini berdikari dalam bidang ekonomi. Koperasi merupakan instrumen paling otentik untuk membumikan ajaran tersebut, karena modal dan keputusannya bertumpu pada kekuatan kolektif anggota, bukan dominasi segelintir pemilik modal,” tegasnya.
Politisi yang juga menjabat sebagai pimpinan Komisi di DPRD Jawa Timur itu menjelaskan, koperasi modern harus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman.
Transformasi tersebut mencakup pembenahan tata kelola kelembagaan, digitalisasi layanan, penguatan rantai pasok lokal, hingga pengembangan usaha produktif yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Dengan langkah tersebut, koperasi tidak hanya berfungsi sebagai tempat menghimpun dan menyalurkan modal, tetapi juga mampu membangun ekosistem ekonomi yang memberikan manfaat lebih luas bagi anggotanya.
Sri Untari menilai pengalaman koperasi melewati berbagai krisis ekonomi menjadi bukti bahwa model usaha berbasis gotong royong memiliki daya tahan. Namun, kekuatan itu harus ditopang pengelolaan yang profesional, transparan, dan akuntabel.
“Koperasi tidak boleh lagi dipandang sebelah mata sebagai usaha kelas dua. Bila dikelola secara profesional, transparan, dan akuntabel, koperasi justru menjadi benteng utama dalam mengentaskan kemiskinan dan memutus jeratan rentenir maupun pinjaman online ilegal yang meresahkan warga,” ujarnya.
Karena itu, ia mendorong pemerintah daerah di seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur memberikan dukungan konkret terhadap pengembangan koperasi. Dukungan tersebut antara lain melalui fasilitasi legalitas kelembagaan, peningkatan kapasitas manajerial, pelatihan sumber daya manusia, serta pembukaan akses kemitraan strategis.
Menurutnya, keberpihakan pemerintah diperlukan agar koperasi memiliki kesempatan berkembang, memperluas usaha, dan bersaing dalam ekosistem ekonomi yang semakin kompetitif.
Sri Untari menegaskan, kebangkitan koperasi tidak cukup hanya dengan memperbanyak jumlah kelembagaan.
Hal yang lebih penting adalah memastikan koperasi benar-benar sehat, produktif, mampu memenuhi kebutuhan anggota, serta memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah.
“Jika kita ingin Jawa Timur berdaulat secara ekonomi, maka kuncinya ada pada revitalisasi gerakan koperasi yang memegang teguh semangat kemandirian dan kebersamaan,” pungkasnya.
Dengan demikian, spirit Trisakti Bung Karno perlu diwujudkan melalui koperasi yang kuat dan modern. Kemandirian ekonomi rakyat bukan hanya menjadi cita-cita, melainkan harus dibangun melalui kelembagaan ekonomi yang berpihak pada kepentingan bersama.(Djoko W)
