Malangpariwara.com – Sejumlah kader Partai Golkar Kota Malang menyatakan penolakan terhadap hasil Musyawarah Daerah (Musda) XI DPD Partai Golkar Kota Malang.
Penolakan itu mencuat setelah sebagian besar peserta Musda memilih melakukan aksi walk out dalam rangkaian kegiatan Musda yang digelar di tingkat provinsi.
Wakil Sekretaris Bidang Organisasi DPD Golkar Kota Malang, Bambang Agus Riyanto, menilai proses Musda berlangsung tidak sesuai mekanisme organisasi dan melanggar aturan internal partai.
Ia menyebut berbagai tahapan dijalankan secara sepihak tanpa melibatkan unsur-unsur yang memiliki hak suara secara sah.
“Proses Musda ini kami nilai tidak berjalan sebagaimana mestinya. Banyak tahapan yang seharusnya dilakukan namun tidak dilaksanakan. Aturan juklak, juknis, hingga AD/ART justru diabaikan. Jadi kami tuntut ada Musdalub,” seru Bambang.
Bentuk Protes
Menurutnya, kondisi tersebut mendorong hampir seluruh peserta dari unsur ormas, sayap partai, hingga pimpinan kecamatan memilih meninggalkan forum sebagai bentuk protes.
Ia menegaskan bahwa keputusan yang diambil dalam Musda dianggap sarat intervensi dan tidak mencerminkan prinsip demokrasi internal partai.
“Kami memandang keputusan yang muncul adalah hasil rekayasa. Demokrasi tidak berjalan, sehingga kami menyatakan menolak pelaksanaan dan hasil Musda Golkar Kota Malang,” tegasnya.
Bambang juga menyoroti proses pra-Musda, termasuk tahapan pendaftaran bakal calon ketua DPD Golkar Kota Malang, yang dinilainya tidak transparan.
Ia mengaku tidak pernah dilibatkan dalam koordinasi maupun rapat SC, meski secara struktural memiliki kedudukan yang sama.
“Sebagai SC, saya tidak pernah diajak berkoordinasi atau dilibatkan dalam pembahasan. Padahal, verifikasi dan penetapan tahapan seharusnya diputuskan bersama, bukan dilakukan oleh satu pihak,” ungkapnya.
Dalam Musda tersebut, Joko Prihatin disebut ditetapkan sebagai ketua terpilih.
Namun Bambang menilai penetapan itu tidak melalui proses yang sah karena kuatnya intervensi kebijakan dari luar struktur DPD Kota Malang.
Baca Juga:
Gelombang Kekecewaan Kader Partai Golkar Kota Malang Memuncak, Ratusan Nyatakan Mundur Pasca Musda
Sementara itu, anggota Dewan Pertimbangan (Wantimbang) Golkar Kota Malang, Agus Sukamto, menyatakan sikap senada.
Ia menilai Musda yang seharusnya menjadi ajang konsolidasi justru berpotensi memecah belah kader.
“Musda idealnya menjadi ruang konsolidasi, bukan sebaliknya. Karena mayoritas peserta walk out, saya memilih mengikuti langkah tersebut agar tidak terjadi perpecahan di internal,” ujar Agus.
Kejanggalan Rangkaian Musda
Ia menyebut sejak awal rangkaian Musda telah menunjukkan kejanggalan. Mulai dari pendaftaran bakal calon yang hanya dibuka selama tiga jam hingga proses verifikasi yang dinilai tidak jelas.
“Pendaftaran hanya dibuka tiga jam, dari siang hingga sore. Ini tidak lazim dan terkesan ditutup-tutupi. Verifikasi pun tidak dilakukan oleh SC, melainkan muncul tim dari provinsi. Di AD/ART enggak ada struktur seperti itu,” jelasnya.
Ia menambahkan, sejak awal pihaknya telah mengingatkan agar Musda dijalankan sesuai juklak, juknis, dan AD/ART secara murni tanpa penafsiran sepihak.
Namun peringatan tersebut tidak diindahkan hingga puncaknya berujung pada aksi walk out massal.
“Sejak awal proses ini sudah tidak normal. Dan apa yang terjadi hari ini adalah akumulasi dari rangkaian kebijakan yang menyimpang dari aturan,” pungkas Politisi senior Golkar Kota Malang. (Djoko W)
