Malangpariwara.com – Pemerintah Kota Malang mulai mematangkan pelaksanaan program digitalisasi bantuan sosial melalui aplikasi Perlindungan Sosial (Perlinsos).
Melalui sistem baru ini, warga yang ingin mengakses layanan bantuan sosial diwajibkan memiliki Identitas Kependudukan Digital (IKD).
Sosialisasi program tersebut digelar secara hybrid di Ngalam Command Center (NCC) Balai Kota Malang, Selasa (19/5/2026), melibatkan Dinas Sosial, Dispendukcapil, Bappeda, Diskominfo, serta berbagai unsur pemerintah dan organisasi masyarakat.
Kegiatan dibuka oleh Mensuseno, S.E., M.A., pejabat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri RI. Program ini menjadi langkah awal penerapan sistem bantuan sosial berbasis digital agar penyaluran bansos lebih tepat sasaran, transparan, dan akuntabel.
Dalam sosialisasi tersebut, Audiva dari Dewan Ekonomi Nasional hadir sebagai narasumber dan menjelaskan pentingnya validitas data dalam menentukan masyarakat penerima bantuan sosial.
Menurutnya, penerapan IKD menjadi bagian penting dalam proses verifikasi penerima bantuan.
“Melalui IKD, data masyarakat akan lebih mudah diverifikasi sehingga bantuan sosial benar-benar diterima oleh warga yang berhak,” terang Audiva.
Ia menambahkan, digitalisasi bantuan sosial melalui aplikasi Perlinsos diharapkan mampu memperkuat integrasi data kependudukan dengan sistem perlindungan sosial nasional sehingga pembaruan data dapat dilakukan lebih cepat dan akurat.
Kegiatan yang berlangsung di NCC Balai Kota Malang, Jalan Tugu Nomor 1, Kelurahan Kiduldalem, Kecamatan Klojen, itu diikuti Sekretaris Daerah Kota Malang, jajaran OPD terkait, para camat se-Kota Malang, organisasi keagamaan, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), hingga perwakilan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos).
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Malang, Ir. Dahliana Lusi Ratnasari, M.M., menegaskan masyarakat yang ingin mengakses aplikasi Perlinsos secara mandiri wajib memiliki IKD.
“Untuk masuk ke aplikasi Perlinsos wajib menggunakan IKD. Karena itu kami bergerak lebih awal melakukan aktivasi IKD kepada para agen yang ditunjuk,” ujarnya.
Agen yang dimaksud meliputi RT, RW, pendamping PKH, Puskesos, perangkat kelurahan, hingga tokoh masyarakat dari organisasi seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah.
Lusi menjelaskan, masyarakat yang tidak memiliki telepon genggam tetap dapat mengakses layanan bantuan sosial melalui agen tersebut. Nantinya proses pendaftaran akan dilengkapi verifikasi wajah untuk memastikan identitas penerima bantuan sesuai data kependudukan.
“Tujuan Perlinsos ini agar bantuan sosial lebih tepat sasaran. Selama ini masih ada data yang dinilai belum akurat,” katanya.
Ia juga mengungkapkan, sistem Perlinsos akan terintegrasi dengan sejumlah lembaga dan instansi, seperti Samsat, Badan Pertanahan Nasional (BPN), perbankan, hingga Badan Kepegawaian Negara (BKN). Integrasi itu memungkinkan pemerintah melakukan validasi kondisi ekonomi masyarakat melalui Nomor Induk Kependudukan (NIK).
“Kalau ada ASN atau masyarakat dengan kondisi ekonomi tertentu, nantinya akan langsung terdata melalui integrasi tersebut,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang, Donny Sandito W., S.STP., M.Si., menyebut Perlinsos merupakan program Komite Percepatan Digitalisasi Pemerintah yang saat ini masih dalam tahap proyek percontohan.
“Yang sudah berjalan itu Banyuwangi. Kemudian Kota Malang termasuk tiga daerah yang ditunjuk bersama Surabaya dan Kota Mojokerto,” ujarnya.
Menurut Donny, ke depan aplikasi Perlinsos diharapkan terintegrasi dengan sistem Kementerian Sosial seperti Cek Bansos dan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) sehingga data penerima bantuan menjadi lebih valid dan transparan.
Dalam implementasinya, agen Perlinsos diwajibkan memiliki IKD dan bertugas membantu pendataan masyarakat, khususnya yang masuk dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
“Kalau masyarakat tidak punya gadget, maka akan dibantu agen-agen ini. Semua RT/RW, perangkat kelurahan hingga kecamatan juga dilibatkan,” katanya.
Donny menambahkan, sistem Perlinsos nantinya mampu melakukan penyaringan data secara otomatis melalui dukungan berbagai instansi seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), PLN, dan sektor perbankan.
Pada tahap awal, program ini menyasar penerima PKH dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Di Kota Malang sendiri tercatat sekitar 34 ribu penerima PKH dan BPNT yang masuk kategori desil 1 dan 2.
Meski demikian, Pemkot Malang berharap jumlah penerima bantuan sosial justru berkurang setelah digitalisasi berjalan optimal karena data penerima semakin valid.
“Harapannya bukan bertambah, tetapi bisa berkurang karena data semakin valid. Misalnya ada masyarakat yang sebenarnya sudah mampu tetapi masih menerima bantuan,” tegas Donny.
Ia menyebut sejumlah indikator kelayakan penerima bansos nantinya dapat terdeteksi otomatis, mulai kepemilikan tabungan, pinjaman bank, kredit kendaraan bermotor, hingga daya listrik rumah tangga.
“Kalau memiliki pinjaman bank di atas batas tertentu, tabungan besar, atau daya listrik di atas ketentuan, nantinya bisa terdeteksi otomatis,” katanya.
Menurut Donny, sejak 2012 hingga sekarang Pemkot Malang telah berhasil melakukan graduasi terhadap hampir 10 ribu penerima bantuan sosial. Kondisi itu turut berdampak pada penurunan angka kemiskinan di Kota Malang.
“Angka kemiskinan Kota Malang sekarang turun menjadi sekitar 3,87 persen. Itu menunjukkan penerima bantuan yang berhasil graduasi juga semakin banyak,” pungkasnya.(Djoko W)
