Malangpariwara.com – Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Malang mulai memanaskan mesin organisasi jauh sebelum tahapan politik dimulai.
Melalui silaturahmi dan konsolidasi bersama jajaran pengurus di Kecamatan Kedungkandang, Senin (20/7/2026) malam, PKB menegaskan bahwa kekuatan partai tidak hanya dibangun untuk menghadapi Pemilu, tetapi juga melalui kedekatan dengan persoalan riil masyarakat.
Kegiatan yang berlangsung di D’ Bangor River, Jalan Gang 17, Sawojajar, itu dihadiri Ketua DPC PKB Kota Malang Hj. Hikmah Bafaqih, jajaran Fraksi PKB DPRD Kota Malang, pengurus DPC, MWC NU Kedungkandang, PAC PKB, Muslimat NU, Fatayat NU, hingga pengurus ranting se-Kecamatan Kedungkandang.
Suasana forum berlangsung dinamis.
Selain menjadi ajang mempererat soliditas internal, pertemuan tersebut juga menjadi ruang dialog terbuka bagi kader untuk menyampaikan berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat.
Dalam arahannya, Hj. Hikmah Bafaqih menekankan bahwa konsolidasi merupakan fondasi utama untuk menjaga kekuatan organisasi menghadapi dinamika politik, mulai Pemilihan Legislatif (Pileg), Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), hingga Pemilihan Presiden (Pilpres).
Menurutnya, keberhasilan partai tidak semata ditentukan oleh figur pemimpin di tingkat pusat maupun daerah, melainkan oleh kokohnya struktur hingga tingkat ranting yang setiap hari berinteraksi langsung dengan masyarakat.
“Konsolidasi harus terus diperkuat agar seluruh struktur memiliki visi yang sama dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat. Kader di tingkat bawah merupakan ujung tombak yang bersentuhan langsung dengan warga,” tegas Hikmah.
Ia menilai kesiapan mesin partai sejak dini menjadi modal penting untuk mempertahankan sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap PKB.
Namun forum tersebut tidak hanya membahas strategi politik. Sejumlah persoalan sosial yang dihadapi warga justru mendominasi sesi dialog.
Salah satunya berkaitan dengan pelaksanaan program RT-B yang dinilai belum sepenuhnya berjalan optimal karena masih terdapat usulan yang belum memperoleh persetujuan.
Kondisi tersebut menyebabkan manfaat program belum dirasakan secara merata oleh masyarakat.
Dari Kelurahan Madyopuro, peserta juga menyampaikan harapan agar aktivitas kader PKB lebih banyak menyentuh masyarakat di wilayah tersebut.
“Kami berharap ada perhatian lebih dari PKB kepada masyarakat di wilayah kami agar keberadaan partai benar-benar dirasakan manfaatnya,” ujar salah seorang peserta.
Isu lain yang mendapat perhatian serius adalah maraknya korban pinjaman online (pinjol). Peserta mengungkapkan masih banyak masyarakat yang kesulitan mendapatkan solusi meskipun telah melakukan pengaduan kepada berbagai pihak.
Menanggapi persoalan tersebut, Hikmah Bafaqih menilai penyelesaian masalah pinjaman online tidak bisa dilakukan secara parsial.
Menurutnya, dibutuhkan sinergi antara regulator, aparat, dan lembaga terkait agar perlindungan terhadap masyarakat dapat berjalan efektif.
Ia menjelaskan bahwa apabila ditemukan praktik penagihan yang melanggar aturan, komunikasi antara penagih dan korban perlu dihentikan sesuai ketentuan yang berlaku.
Di sisi lain, restrukturisasi kewajiban dan penguatan literasi keuangan masyarakat juga menjadi langkah penting agar warga tidak kembali terjerat pinjaman online.
“Penanganan persoalan pinjaman online tidak cukup hanya berhenti pada pengaduan. Edukasi kepada masyarakat mengenai risiko dan tata kelola keuangan harus dilakukan secara berkelanjutan agar masyarakat tidak kembali menjadi korban,” katanya.
Dalam forum tersebut, muncul pula apresiasi terhadap kiprah Kelompok Tempe Sabar di Kedungkandang. Komunitas tersebut dinilai berhasil mengembangkan gerakan pengelolaan sampah berbasis masyarakat dengan memilah sampah bernilai ekonomi.
Hasil penjualannya kemudian digunakan untuk memberikan santunan kepada anak-anak yatim.
Bagi peserta, model pemberdayaan seperti itu menjadi contoh bahwa kepedulian terhadap lingkungan dapat berjalan beriringan dengan kegiatan sosial yang memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
Selain persoalan ekonomi dan sosial, peserta juga menyoroti dunia pendidikan. Mereka menilai masih terdapat kesenjangan perhatian antara sekolah negeri dan sekolah swasta, khususnya lembaga pendidikan berbasis pondok pesantren.
Dukungan kebijakan maupun program dinilai perlu diberikan secara lebih proporsional agar seluruh lembaga pendidikan memperoleh kesempatan berkembang secara setara.
Menutup kegiatan, Hj. Hikmah Bafaqih mengajak seluruh kader PKB menjadikan forum silaturahmi sebagai tradisi organisasi untuk terus mendengar suara masyarakat.
Ia menegaskan, konsolidasi internal harus berjalan seiring dengan pengabdian kepada warga.
“PKB tidak boleh hanya hadir ketika momentum politik datang. Partai harus hadir memberikan solusi terhadap persoalan masyarakat sehari-hari. Dengan begitu, kepercayaan publik akan tumbuh karena masyarakat merasakan langsung manfaat keberadaan PKB,” pungkasnya.
Melalui konsolidasi tersebut, PKB Kota Malang ingin memastikan bahwa penguatan struktur organisasi bukan sekadar persiapan menghadapi kontestasi politik, tetapi juga menjadi upaya membangun partai yang semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan tetap berakar kuat di tingkat bawah.(Djoko W)
