Dr. Sri Untari MAP Bersama Anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur Tinjau SiBansos Pemkot Malang

Foto: Anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur mendengarkan paparan Walikota Malang Sutiaji

Rabu, 10 Juni 2020

Malanpariwara.com – Realisasi penyaluran bantuan sosial (bansos) dampak Covid 19, yang dilakukan Pemkot Malang, mendapat perhatian sejumlah Anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur.

Didampingi dua orang anggota Komisi E DPRD Jatim yang berasal dari Dapil Malang Raya, diantaranya; Hikmah Bafaqih (PKB) dan Jajuk Rendra Krisna (Nasdem), Dr. Sri Untari MAP ( PDIP), diterima langsung oleh Wali Kota Malang, Sutiaji dan Wakil Wali Kota Malang Sofyan Edi Jarwoko.

Para anggota Dewan Provinsi Jatim ini, diterima di kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Malang di Jalan Kiageng Gribik Kedungkandang, Kota Malang, Rabu (10/6/20).

Anggota Komisi E DPRD Jatim ini secara langsung mendengar paparan dari Wali Kota Malang, Sutiaji, Wakil Wali Kota Malang, Sofyan Edi Jarwoko dan Kepala DP3AP2KB Penni Indriyani.

Pemaparan itu terkait dengan penyaluran bantuan sosial di Kota Malang kepada warga penerima bantuan Dampak pandemi Covid -19.

“Realisasi dana Bansos di Kota Malang ini sudah terlihat cukup baik. Apalagi penyaluran sudah telah dilakukan kepada warga penerima,”ujar Sri Untari.

Wanita yang juga sekretaris DPD PDI Perjuangan Jatim ini, menilai, bahwa Pemerintah Kota Malang telah menunjukkan akuntabilitas yang baik untuk pelayanan publik berkaitan dengan bansos tersebut.

Menurut Sri Untari, aplikasi SiBansos yang dimiliki Kota Malang ini, telah melakukan kerjasama yang baik dengan perguruan tinggi.

“Penanganan realisasi Bansoso sangat baik, dengan sistem Sibansos, meminimalisir jumlah masyarakat yang tidak ter cover Bansos, menurut saya ini sangat bagus,”imbuhnya.

Pihaknya juga memuji jumlah rumah sakit rujukan Covid-19 yang kini mulai bertambah, dan tadi juga telah dipaparkan oleh Wali Kota Malang.

Meski begitu, pihaknya masih melihat ada beberapa catatan yang perlu dibenahi lagi oleh Pemkot Malang.
Di antaranya sistem penginputan warga yang berhak menerima bansos masih berjalan secara manual.

Pihaknya juga meminta, Pemkot Malang agar segera menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang belum menerima bantuan sosial.

“Yang kurang masih ada sekitar 6.000 an orang. Jadi kami dorong Pemkot Malang agar segera menyalurkan dan mengupdate data dengan baik,” sambung Sri Untari.

Sementara itu, Wali Kota Malang, Sutiaji menyampaikan, yang telah disampaikan oleh anggota DPRD Jatim tersebut akan menjadi perhatian khusus Pemkot Malang untuk melakukan pembenahan dengan baik.

Menurut Sutiaji, persoalan apapun berkaitan dengan penyaluran bansos di Kota Malang telah dia paparkan apa adanya. Dikarenakan, data terkait proses penyaluran tersebut, telah terekam semuanya melalui aplikasi SiBansos.

“Tadi para anggota dewan melihat secara langsung realisasi dana secara akumulatif yang dilakukan oleh daerah. Dan kami telah menyajikan apa adanya,” jelas Sutiaji.( JKW )