Hadapi Massa Aksi Sendirian, Ketua DPRD Kota Malang Sampaikan Ini
Hadapi Massa Aksi Sendirian, Ketua DPRD Kota Malang menerima massa aksi di halaman hedung DPRD Kota Malang .(Ist)
Jum’at, 7 Februari 2025
Malangpariwara.com – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang, Amithya Ratnanggani Siraduhita memberi perhatian serius pada isu kekerasan pada perempuan. Hal itu juga ia sampaikan saat menemui massa aksi pada Jumat (7/2/2025) di Kantor DPRD Kota Malang.
Tak canggung, ia menjadi satu-satunya anggota dewan yang menemui massa aksi pada kesempatan tersebut. Dengan duduk di lantai, wanita cantik yang akrab disapa Mia ini pun berdialog dengan kordinator aksi di hadapan seluruh massa.
“Saya sangat apresiasi, karena tidak banyak orang yang sadar bahwa ini adalah masalah bersama,” jelas Mia.
Terkait isu kekerasan terhadap perempuan, Mia mengaku bahwa isu tersebut telah lama menjadi perhatiannya sebagai wakil rakyat. Bahkan ia mengaku bahwa pihaknya telah berdialog dengan sejumlah pihak, termasuk dengan perguruan tinggi.
“Memang beberapa kampus kemarin sempat kami sudah berdialog memang belum sampai matang. Kami akan berdiskusi dengan para pimpinan perguruan tinggi terkait SOP jika ada kekerasan terhadap perempuan,” kata Mia.
Menurut politisi PDI Perjuangan ini, isu kekerasan terhadap perempuan seperti fenomena gunung es. Dimana masih ada bagian besar yang masih belum banyak muncul ke permukaan.
“Dan ini nanti menjadi PR kami. Memang ada. Akan kami terus lakukan. Ini adalah fenomena gunung es, yang kelihatan di ujung tapi sebenarnya banyak korban. Tidak hanya di kampus sebenarnya, tapi juga di pendidikan dasar,” kata Mia.
Setidaknya ada sebanyak 7 yang menjadi poin tuntutan bagi massa aksi.
Salah satunya menuntut untuk menghentikan kekerasan terhadap perempuan dan pengoptimalan terhadap lembaga perlindungan perempuan.
Selain itu juga menuntut untuk menciptakan dunia pendidikan yang mencerdaskan kehidupan bangsa serta memprioritaskan pendidikan dan kesehatan gratis di Indonesia.
“Semua tuntutan sama, semua tuntutan sama pentingnya, karena setiap negara wajib berdemokrasi,” ujar Koordinator Aksi, Mukafi Ahmad Arsya, Jumat (7/2/2025).(Djoko W)
