Malangpariwara.com – Pemerintah melalui Kementerian Agama terus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan ibadah haji 2026.
Salah satu langkah yang akan diterapkan pada musim haji mendatang adalah pengetatan syarat kesehatan bagi calon jemaah guna menekan risiko kematian selama berada di Tanah Suci.
Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengatakan bahwa pembenahan penyelenggaraan haji tidak hanya menyasar aspek pelayanan, tetapi juga keselamatan jemaah.
Evaluasi saat ini difokuskan pada layanan di kawasan Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna), yang selama ini menjadi fase paling padat dan menantang dalam rangkaian ibadah haji.
Menurut Dahnil, pemerintah akan melakukan penataan ulang sistem kerja petugas lapangan agar pelayanan kepada jemaah dapat berlangsung lebih efektif dan responsif terhadap berbagai kebutuhan di lapangan.
Dalam evaluasi tersebut, angka kematian jemaah asal Jawa Timur menjadi salah satu perhatian serius.
Meski jumlah jemaah wafat tahun ini mengalami penurunan dibandingkan periode yang sama pada musim haji sebelumnya, Jawa Timur masih tercatat sebagai provinsi dengan jumlah kematian jemaah tertinggi secara nasional.
Data Kementerian Agama menunjukkan bahwa hingga pertengahan Juni 2026 terdapat 65 jemaah asal Jawa Timur yang meninggal dunia.
Angka tersebut lebih rendah dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu yang mencapai sekitar 104 orang.
“Penurunannya cukup signifikan, namun tetap menjadi perhatian kami karena Jawa Timur masih menjadi daerah dengan jumlah jemaah wafat terbanyak,” ujar Dahnil.
Sebagai langkah pencegahan, pemerintah berencana memperketat penerapan standar istitha’ah kesehatan bagi calon jemaah haji tahun 2027.
Kebijakan tersebut ditujukan untuk memastikan bahwa jemaah yang berangkat memiliki kondisi fisik yang memadai untuk menjalani rangkaian ibadah yang membutuhkan ketahanan tubuh tinggi.
Beberapa kondisi kesehatan yang akan menjadi perhatian khusus antara lain gangguan demensia, penyakit ginjal kronis, tuberkulosis (TBC), serta berbagai penyakit berisiko tinggi lainnya yang berpotensi membahayakan keselamatan jemaah selama berada di Arab Saudi.
Selain aspek kesehatan, pemerintah juga tengah mengkaji peningkatan kualitas layanan akomodasi jemaah di Mina.
Salah satu wacana yang berkembang adalah penghapusan tenda maktab tipe D yang selama ini digunakan sebagian jemaah Indonesia.
Kebijakan tersebut dinilai dapat meningkatkan kenyamanan, namun berpotensi memengaruhi besaran biaya penyelenggaraan ibadah haji.
Saat ini pemerintah sedang menyusun formulasi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2027 dengan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat serta kenaikan biaya layanan dan transportasi di Arab Saudi.
Meski demikian, pemerintah menegaskan komitmennya untuk menjaga keseimbangan antara peningkatan kualitas layanan dan keterjangkauan biaya bagi masyarakat.
“Kami ingin menghadirkan layanan yang lebih baik tanpa membebani jemaah secara berlebihan. Prinsip keadilan dan keberlanjutan pengelolaan dana haji tetap menjadi prioritas,” tegas Dahnil.
Terkait adanya kasus hukum yang melibatkan seorang jemaah asal Jawa Barat di Arab Saudi, Kementerian Agama memastikan proses penanganannya sepenuhnya berada di bawah kewenangan aparat keamanan setempat.
Pemerintah Indonesia terus melakukan koordinasi dan pemantauan guna memastikan hak-hak warga negara tetap terpenuhi selama menjalani proses hukum yang berlaku di negara tersebut.( Djoko W)
