JAKARTA
Malangpariwara.com – Panen raya serentak yang digelar di 43 titik dan dipusatkan di Lanud Abdulrachman Saleh, Kabupaten Malang, Jumat (17/7/2026), menjadi penanda optimisme baru terhadap upaya memperkuat ketahanan pangan nasional. Namun di balik capaian peningkatan produksi, muncul pesan penting bahwa keberhasilan sektor pertanian tidak cukup hanya diukur dari melimpahnya hasil panen.
Bagi Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Lia Istifhama, keberhasilan menjaga ketahanan pangan harus berjalan seiring dengan meningkatnya kesejahteraan petani.
Menurutnya, petani merupakan aktor utama yang menentukan keberlangsungan pasokan pangan nasional sehingga kepentingan mereka harus menjadi bagian utama dalam setiap kebijakan pertanian.
Senator yang akrab disapa Ning Lia itu menegaskan, pembangunan sektor pertanian membutuhkan sinergi seluruh pemangku kepentingan.
Pemerintah, organisasi petani, akademisi, dunia usaha hingga lembaga perwakilan daerah harus berjalan dalam satu visi untuk menciptakan sistem pertanian yang kuat dan berkelanjutan.
Dalam konteks tersebut, Ning Lia menilai Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) memiliki posisi strategis sebagai penghubung antara petani di lapangan dengan pemerintah dan para pembuat kebijakan di tingkat nasional.
“Ketahanan pangan tidak hanya diukur dari melimpahnya hasil panen, tetapi juga dari meningkatnya kesejahteraan petani. Karena itu, suara petani harus sampai kepada para pengambil kebijakan melalui organisasi yang kuat seperti HKTI,” ujarnya.
Menurutnya, organisasi petani tidak cukup hanya menjadi wadah berhimpun.
HKTI harus mampu menjadi motor perjuangan yang menyerap persoalan di tingkat akar rumput, mulai dari ketersediaan pupuk, kepastian harga hasil panen, akses pembiayaan, pendampingan, hingga penerapan teknologi pertanian modern yang mampu meningkatkan produktivitas.
Ning Lia menilai cita-cita besar menuju swasembada dan kedaulatan pangan hanya akan terwujud apabila petani memperoleh dukungan secara menyeluruh, baik pada sektor hulu maupun hilir.
Produksi yang meningkat, menurutnya, harus diikuti jaminan pasar yang mampu memberikan nilai ekonomi layak bagi petani.
Sebagai anggota DPD RI, ia menegaskan komitmennya untuk terus membawa aspirasi masyarakat, termasuk petani Jawa Timur, ke tingkat nasional.
Karena itu, sinergi dengan organisasi seperti HKTI dinilai menjadi bagian penting dalam memperjuangkan kebijakan yang benar-benar lahir dari kebutuhan di lapangan.
“DPD RI memiliki tanggung jawab membawa dan memperjuangkan kepentingan daerah. Karena itu, kami membutuhkan sinergi dengan organisasi seperti HKTI agar persoalan nyata yang dihadapi petani di lapangan dapat terus kami suarakan di tingkat nasional. Ketika petani kuat dan sejahtera, fondasi ketahanan pangan Indonesia juga akan semakin kokoh,” tegasnya.
Senada dengan itu, Ketua DPD HKTI Jawa Timur, H. M. Arum Sabil, menegaskan bahwa Jawa Timur selama ini memegang peran penting sebagai salah satu penyangga utama pangan nasional.
Besarnya kontribusi produksi pertanian menjadikan provinsi ini sebagai barometer keberhasilan sektor pangan Indonesia.
“Jawa Timur saat ini menjadi salah satu barometer pangan Indonesia. Karena itu, apa yang terjadi pada sektor pertanian di Jawa Timur memiliki pengaruh besar terhadap ketahanan pangan nasional. Petani harus terus diperkuat, karena merekalah pelaku utama yang memastikan pangan tersedia bagi masyarakat,” katanya.
Arum menilai perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap sektor pangan yang kemudian diperkuat melalui berbagai langkah Pemerintah Provinsi Jawa Timur di bawah kepemimpinan Gubernur Khofifah Indar Parawansa menjadi momentum penting untuk mempercepat terwujudnya pertanian yang mandiri dan berdaulat.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa berbagai program strategis pemerintah harus dikawal agar benar-benar menjawab kebutuhan petani di lapangan. Dalam hal ini, HKTI siap mengambil peran sebagai mitra strategis pemerintah sekaligus penyambung aspirasi petani.
“Semangat swasembada pangan harus menjadi gerakan bersama. Pemerintah memiliki kebijakan dan program, sementara petani adalah pelaku utamanya. HKTI harus berada di tengah-tengah untuk menjembatani keduanya, memastikan kebijakan pemerintah berjalan dengan baik sekaligus memperjuangkan kebutuhan dan kepentingan petani,” ujarnya.
Menurut Arum, tantangan sektor pertanian ke depan semakin kompleks. Perubahan iklim, regenerasi petani, modernisasi alat dan teknologi pertanian, distribusi hasil panen hingga kepastian pasar menjadi persoalan yang memerlukan penyelesaian secara terpadu.
Karena itu, ia mendorong kolaborasi yang lebih kuat antara pemerintah pusat dan daerah, organisasi petani, perguruan tinggi, dunia usaha, serta lembaga perwakilan seperti DPD RI agar berbagai persoalan tersebut dapat diterjemahkan menjadi kebijakan yang konkret dan berpihak kepada petani.
Arum menegaskan, panen raya semestinya tidak hanya dipandang sebagai indikator meningkatnya produksi pertanian, tetapi juga menjadi momentum untuk memastikan pendapatan petani ikut meningkat.
Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah, DPD RI, HKTI dan seluruh pemangku kepentingan, sektor pertanian Indonesia diharapkan semakin modern, tangguh, dan berdaya saing.
Pada akhirnya, ketahanan pangan nasional bukan hanya tentang kecukupan stok pangan, melainkan juga tentang menghadirkan kesejahteraan yang nyata bagi para petani sebagai ujung tombak kedaulatan pangan Indonesia.(Djoko W)
