JAKARTA, MALANGPARIWARA.COM – Peringatan 81 tahun Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum bagi Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara (DPP LPKAN) Indonesia untuk mengingatkan seluruh aparatur negara agar semakin serius menjalankan amanah pelayanan publik.
LPKAN menilai kemerdekaan tidak semestinya berhenti pada upacara dan berbagai kegiatan seremonial.
Setelah 81 tahun Indonesia merdeka, semangat kemerdekaan harus tercermin melalui pemerintahan yang bersih, pelayanan publik yang berkualitas, serta kebijakan yang benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Ketua Umum DPP LPKAN Indonesia R. Mohammad Ali, didampingi Sekretaris Jenderal Abdul Rasyid, mengatakan masyarakat saat ini membutuhkan bukti nyata dari para penyelenggara negara.
“Rakyat tidak lagi hanya membutuhkan janji. Yang dibutuhkan adalah kehadiran negara melalui kerja nyata, pelayanan yang tulus, serta pejabat yang benar-benar menempatkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi maupun kelompok,” kata R. Mohammad Ali di Jakarta, Jumat (15/8/2026).
Menurut dia, momentum HUT ke-81 RI harus menjadi ruang evaluasi bagi seluruh aparatur negara. Setiap jabatan, kata dia, merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan negara.
Pengabdian Harus Dibuktikan
LPKAN menempatkan pengabdian sebagai salah satu fondasi penting dalam membangun pemerintahan yang dipercaya masyarakat.
Sekjen DPP LPKAN Indonesia Abdul Rasyid menegaskan, aparatur negara harus mampu hadir ketika masyarakat menghadapi persoalan. Pelayanan publik, menurutnya, tidak boleh sekadar menjadi rutinitas administratif.
“Mengabdi berarti hadir ketika rakyat membutuhkan. Melayani dengan tulus dan bekerja tanpa pamrih. Di situlah makna aparatur negara yang sesungguhnya,” ujarnya.
Selain pengabdian, LPKAN juga menyoroti pentingnya integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Praktik korupsi, pungutan liar, penyalahgunaan kewenangan, hingga berbagai bentuk konflik kepentingan dinilai harus dicegah dan ditindak secara tegas.
Penguatan pengawasan internal, penerapan sistem merit dalam manajemen aparatur, serta transparansi pengelolaan anggaran juga dinilai menjadi bagian penting untuk menciptakan pemerintahan yang bersih.
“Integritas harus menjadi fondasi. Tanpa integritas, pembangunan berpotensi kehilangan arah dan manfaatnya tidak sepenuhnya dirasakan masyarakat,” tegas R. Mohammad Ali.
Kedaulatan Ekonomi Jadi Perhatian
LPKAN juga menilai kemerdekaan politik harus berjalan beriringan dengan kemandirian ekonomi. Negara dinilai perlu memastikan pertumbuhan ekonomi memberikan ruang yang lebih besar bagi masyarakat untuk berkembang.
Perlindungan terhadap pelaku UMKM, petani, nelayan dan buruh menjadi salah satu perhatian yang disampaikan organisasi tersebut. Demikian pula dengan penguatan produk dalam negeri, peningkatan penggunaan produk lokal dan optimalisasi tingkat komponen dalam negeri (TKDN).
Stabilitas harga kebutuhan pokok, energi dan biaya pendidikan juga dinilai perlu mendapat perhatian agar tekanan ekonomi tidak semakin membebani masyarakat.
LPKAN turut menekankan pentingnya pemerataan pembangunan hingga wilayah desa, daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T), termasuk kawasan Indonesia Timur.
“Indonesia memiliki sumber daya yang besar. Karena itu, jangan sampai masyarakat masih kesulitan mendapatkan pekerjaan dan memenuhi kebutuhan pokok. Negara harus hadir dan memastikan pembangunan memberikan manfaat yang merata,” kata Abdul Rasyid.
Aparatur Diminta Jadi Perekat Bangsa
Di tengah perkembangan teknologi informasi dan maraknya disinformasi, LPKAN juga mengingatkan aparatur negara agar tidak ikut memperlebar polarisasi di tengah masyarakat.
Aparatur negara diharapkan mampu menjadi teladan dalam menjaga persatuan, menghormati keberagaman serta mengedepankan nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika.
Menurut LPKAN, profesionalisme aparatur bukan hanya berkaitan dengan kemampuan menjalankan tugas, tetapi juga sikap dalam menjaga keutuhan bangsa.
Pengawasan Harus Berbasis Data
DPP LPKAN Indonesia selanjutnya mengajak seluruh jajaran LPKAN di daerah memperkuat fungsi pengawasan dengan turun langsung ke lapangan.
R. Mohammad Ali meminta jajaran LPKAN tidak hanya bekerja dari balik meja, tetapi aktif mendengarkan persoalan yang dihadapi masyarakat dan membangun komunikasi dengan pemerintah daerah.
“Mari bersinergi dan berkarya bersama. Turun ke lapangan, dengarkan aspirasi masyarakat dan menjadi mitra pemerintah daerah dalam mendorong pemerintahan yang bersih, sehat dan berwibawa,” tuturnya.
LPKAN menegaskan fungsi pengawasan yang dijalankan bukan untuk mencari-cari kesalahan ataupun menjatuhkan pemerintah. Pengawasan, menurut organisasi tersebut, harus dilakukan secara kritis, konstruktif dan berbasis data.
Tujuannya memastikan setiap kebijakan, program pembangunan dan penggunaan anggaran negara benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Pada momentum HUT ke-81 RI, LPKAN juga memberikan apresiasi kepada ASN, TNI, Polri, guru, tenaga kesehatan serta para relawan yang selama ini menjalankan tugas dan pengabdian bagi masyarakat.
LPKAN berharap semangat kemerdekaan diterjemahkan dalam bentuk tindakan konkret. Nasionalisme di era sekarang, kata organisasi tersebut, bukan hanya ditunjukkan melalui simbol, tetapi melalui kejujuran dalam menjalankan jabatan, profesionalisme dalam bekerja, keberanian melawan praktik korupsi, mencintai produk dalam negeri, menjaga persatuan dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Bagi LPKAN, kemerdekaan merupakan warisan para pahlawan. Namun, menjaga kedaulatan, memperjuangkan keadilan dan mewujudkan kesejahteraan menjadi tanggung jawab generasi saat ini.
Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Merdeka bukan sekadar bebas, tetapi tentang memastikan rakyat benar-benar merasakan hasil kemerdekaan.( DJOKO W)
