Malangpariwara.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Malang menegaskan komitmennya untuk memprioritaskan pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan pada tahun anggaran atau APBD 2026.
Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menegaskan hal ini saat Rapat Paripurna, jawaban atas pandangan umum fraksi terhadap Ranperda APBD 2026 di Gedung DPRD Kota Malang, Rabu (12/11/2025).
Pelayanan dasar tetap menjadi fokus utama Pemkot Malang.
“Dengan sumber dana yang ada Pemkot Malang tetap berkomitmen dalam prioritas pembangunan untuk pelayanan dasar,” kata Wahyu.
Selain itu, Pemkot Malang juga berupaya mencapai kemandirian fiskal dengan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak dan retribusi daerah.
“Kita telah berusaha mencapai kemandirian fiskal dengan memperhitungkan rasio desentralisasi fiskal dengan cara peningkatan PAD secara optimal,” tambah Wahyu.
Pemerintah mengarahkan kebijakan ini untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui alokasi anggaran yang proporsional.
Sementara Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, menegaskan agar kebijakan anggaran tetap berpihak pada peningkatan layanan publik. Ia meminta untuk menyederhanakan kegiatan seremonial.
“Titik tekannya adalah pelayanan masyarakat tidak boleh terpotong. Kegiatan seremonial boleh saja dilakukan, tapi harus esensial dan teknisnya disederhanakan,” tegasnya.
Amithya juga menyoroti dan berharap pembentukan dinas baru dapat memperkuat kinerja birokrasi.
Namun, ia mengingatkan agar kemampuan fiskal daerah menyesuaikan hal tersebut.
“Kalau memang bisa terlaksana tahun depan, kita akan lihat proporsinya lagi. Karena pembentukan dinas baru bukan hanya struktur, tapi juga konsentrasi kerja dan beban anggaran,” ujarnya.
Ia menambahkan, belanja pegawai Pemkot Malang kini telah melampaui 40 persen dari total APBD.
Ia menganggap kondisi ini perlu pengendalian agar ruang fiskal untuk pembangunan dan layanan publik tidak semakin sempit.
“Dengan belanja pegawai yang sudah tinggi otomatis belanja non pegawai semakin terbatas. Ini yang harus kita konsentrasikan dulu agar tidak membebani APBD,” ucap Amithya.
Dijelaskannya, DPRD bersama Pemkot Malang akan melanjutkan pembahasan detail di tingkat komisi untuk memastikan efektivitas program dan perencanaan anggaran. (Djoko W)
