Malangpariwara.com – Sebanyak 31 pemerintah provinsi serta 397 pemerintah kabupaten dan kota menerima penghargaan dalam ajang Universal Health Coverage (UHC) Awards Tahun 2026. Penghargaan ini merupakan apresiasi BPJS Kesehatan atas komitmen kepala daerah dalam melindungi kesehatan masyarakat melalui Program JKN.
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti, menyampaikan bahwa capaian tersebut menjadi cerminan keberhasilan kolaborasi lintas sektor dalam menjamin hak dasar masyarakat atas layanan kesehatan.
Ia menegaskan bahwa Program JKN merupakan instrumen negara untuk memastikan perlindungan kesehatan yang adil dan merata. Keberhasilannya pun sangat ditentukan oleh komitmen pemerintah daerah.
“Hingga 31 Desember 2025, jumlah kepesertaan Program JKN telah mencapai 282,7 juta jiwa atau lebih dari 98 persen dari total penduduk Indonesia, dengan tingkat kepesertaan aktif sebesar 81,45 persen. Capaian ini melampaui target nasional yang ditetapkan dalam RPJMN Tahun 2025–2029,” tegas Ghufron.
Ghufron menambahkan bahwa peran kepala daerah sangat strategis. Terutama dalam hal mendorong pendaftaran penduduk serta menjaga keberlangsungan kepesertaan aktif melalui dukungan kebijakan dan penganggaran daerah. Dengan komitmen kepala daerah yang kuat, perlindungan kesehatan masyarakat dapat diwujudkan secara lebih merata.
UHC Menjadi Indikator Utama dalam Mewujudkan Masyarakat Sehat
Sejalan dengan agenda Sustainable Development Goals (SDGs) 2030, Indonesia menjadikan Universal Health Coverage sebagai salah satu indikator utama dalam mewujudkan masyarakat yang sehat dan sejahtera. Komitmen tersebut diwujudkan melalui Program JKN sebagai indikator capaian SDGs 3.8 untuk menjangkau seluruh penduduk pada 2030.
Capaian UHC juga berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan penelitian LPEM FEB UI Tahun 2025, daerah yang telah mencapai UHC memiliki tingkat kesakitan lebih rendah. Selain itu juga, memiliki akses layanan kesehatan yang lebih baik, serta penurunan beban pengeluaran kesehatan rumah tangga.
“Peningkatan cakupan kepesertaan juga mendorong meningkatnya pemanfaatan layanan kesehatan. Saat ini, rata-rata kunjungan peserta Program JKN ke fasilitas kesehatan telah mencapai dua juta kunjungan per hari. Hal ini tentunya mencerminkan semakin terbukanya akses masyarakat terhadap layanan kesehatan,” tambah Ghufron.
Untuk menjaga kualitas layanan, BPJS Kesehatan terus memperkuat kerja sama dengan fasilitas kesehatan serta mendorong penguatan layanan primer. Upaya tersebut juga dilakukan melalui pemanfaatan teknologi digital seperti Aplikasi Mobile JKN, Pelayanan Administrasi melalui WhatsApp (PANDAWA), Care Center 165, antrean online, serta fitur i-Care JKN.
Komitmen Daerah Malang Raya
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Malang, Yudhi Wahyu Cahyono, menyampaikan apresiasi atas capaian tersebut. Menurutnya, penghargaan ini mencerminkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam memastikan masyarakat memperoleh perlindungan kesehatan melalui Program JKN.
“Penghargaan UHC Awards 2026 yang diraih Kota Malang dan Kota Batu merupakan bukti nyata sinergi antara pemerintah daerah dan BPJS Kesehatan dalam menjamin akses layanan kesehatan yang menyeluruh bagi masyarakat,” ujar Yudhi.
Ia menegaskan bahwa pencapaian UHC tidak sekadar pemenuhan indikator, tetapi juga wujud keberpihakan pemerintah daerah terhadap keberlanjutan perlindungan kesehatan masyarakat.
“BPJS Kesehatan Cabang Malang akan terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah. Serta meningkatkan fasilitas kesehatan agar kualitas layanan JKN tetap optimal dan berkelanjutan,” tambahnya.
Wali Kota Malang Terima Penghargaan Kategori Utama
Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menyampaikan bahwa penghargaan kategori Utama yang diraih Kota Malang merupakan hasil kerja bersama seluruh pemangku kepentingan.
“Penghargaan ini menjadi bukti komitmen Pemerintah Kota Malang dalam memastikan seluruh masyarakat mendapatkan perlindungan kesehatan melalui Program JKN. Kami akan terus menjaga keberlanjutan kepesertaan dan kualitas layanan kesehatan bagi warga,” ujar Wahyu.
Ia menambahkan bahwa sektor kesehatan menjadi fondasi utama pembangunan daerah.
“Kesehatan adalah investasi jangka panjang. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Malang akan terus bersinergi dengan BPJS Kesehatan agar manfaat Program JKN benar-benar dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat,” imbuhnya.
Wali Kota Batu Terima Penghargaan Kategori Madya
Sementara itu, Wali Kota Batu, Nurochman, menyampaikan bahwa penghargaan UHC Awards 2026 kategori Madya menjadi motivasi bagi Pemerintah Kota Batu untuk terus memperluas dan memperkuat perlindungan kesehatan masyarakat.
“Penghargaan kategori Madya ini merupakan hasil kolaborasi antara Pemerintah Kota Batu, BPJS Kesehatan, serta seluruh pemangku kepentingan dalam memastikan masyarakat terlindungi melalui Program JKN,” ujar Nurochman.
Menurutnya, Pemerintah Kota Batu berkomitmen untuk terus meningkatkan cakupan kepesertaan dan menjaga keberlangsungan layanan kesehatan.
“Ke depan, kami akan terus memperkuat sinergi dengan BPJS Kesehatan agar manfaat Program JKN dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Kota Batu,” tambahnya.
Sebagai bentuk apresiasi, UHC Awards Tahun 2026 diberikan kepada kepala daerah dalam kategori Utama, Madya, dan Pratama. Penghargaan tersebut diharapkan menjadi pengakuan bagi daerah yang telah mencapai UHC sekaligus pemacu bagi daerah yang belum mencapainya.
Melalui penguatan komitmen kebijakan dan dukungan penganggaran daerah, seluruh pemerintah daerah diharapkan mampu memastikan perlindungan kesehatan masyarakat secara menyeluruh. Percepatan pencapaian UHC dinilai penting agar tidak ada masyarakat yang tertinggal dalam memperoleh akses layanan kesehatan. Selain itu, hal ini juga sejalan dengan agenda pembangunan nasional dan target SDGs 2030.
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar, menegaskan bahwa Program JKN merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam menjalankan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
“Program JKN memastikan masyarakat tidak jatuh miskin karena sakit. Dengan masyarakat yang sehat, akan tercipta bangsa yang makmur, sejahtera, dan unggul,” tegasnya.
Pemerintah menargetkan cakupan kepesertaan Program JKN mencapai 99 persen penduduk pada tahun 2029. Keberlanjutan kepesertaan tersebut menjadi tanggung jawab bersama, khususnya pemerintah daerah. (Djoko W)
