MALANGPARIWARA.COM – Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Malang membuka Musyawarah Anak Cabang (Musancab) melalui sarasehan bertajuk “Cerdas Memilih, Bijak Mengawal, Hijaukan Jawa Timur”, Minggu (16/8/2026).
Forum yang digelar di Hotel Asscent Kota Malang itu tidak sekadar menjadi agenda pergantian kepengurusan, tetapi juga momentum untuk memperkuat konsolidasi organisasi dan menegaskan kembali arah perjuangan PKB di tengah masyarakat.
Kegiatan yang berlangsung pukul 08.00 hingga 13.00 WIB tersebut diikuti ratusan peserta. Mereka terdiri atas jajaran DPC PKB Kota Malang periode 2022–2026, Dewan Syuro, pengurus Dewan Pengurus Anak Cabang (DPAC), hingga pengurus Dewan Pengurus Ranting (DPRt) se-Kota Malang.
Sejumlah anggota Fraksi PKB DPRD Kota Malang juga hadir, di antaranya Ketua Fraksi Saniman Wafi, S.Tr.Par., Muhammad Anas Muttaqin, S.Psi., M.Psi., Putri Aidillah Nurfitriyah Kriswanto, SH., Drs. H. Fathol Arifin, MH., Arief Wahyudi, SH., Abd. Wahid, serta Ike Kisnawati, SH.
Suasana pembukaan Musancab berlangsung konsolidatif. Para kader tidak hanya diarahkan untuk mempersiapkan struktur kepengurusan di tingkat kecamatan, tetapi juga didorong melihat organisasi sebagai instrumen perjuangan yang harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Soliditas Jadi Modal Utama
Ketua DPC PKB Kota Malang, Hj. Hikmah Bafaqih, M.Pd., menempatkan soliditas sebagai salah satu fondasi utama kekuatan partai.
Menurutnya, struktur organisasi yang kuat akan menentukan kemampuan PKB dalam menjalankan agenda politik sekaligus menjaga kedekatan dengan masyarakat.
“Soliditas pengurus akan menjadi tulang punggung keberhasilan PKB Kota Malang. Karena itu, siapa pun yang nantinya mendapat amanah dalam kepengurusan harus tetap berada dalam satu barisan perjuangan,” ujar Hikmah.
Ia menegaskan, Musancab tidak boleh berhenti pada persoalan siapa yang masuk atau keluar dari struktur kepengurusan.
Lebih jauh, forum tersebut harus menjadi ruang untuk memperkuat komitmen kader agar tetap bekerja dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Dengan demikian, regenerasi organisasi tidak dimaknai sebagai pemutusan peran kader lama, melainkan proses estafet untuk memastikan perjuangan partai terus berjalan dengan energi dan gagasan baru.
Bukan Sekadar Pergantian Pengurus
Senada dengan hal tersebut, Sekretaris Dewan Syuro DPW PKB Jawa Timur, Dr. Ahmad Atoillah, M.IP., dalam sambutan atas nama Ketua DPW PKB Jawa Timur menekankan bahwa Musancab merupakan bagian penting dari konsolidasi kekuatan partai.
Musancab, menurutnya, bukan sekadar kegiatan seremonial ataupun forum untuk melakukan pergeseran personel. Lebih dari itu, Musancab harus mampu menjadi ruang untuk mengonsolidasikan kekuatan, menetapkan target perjuangan, sekaligus meluruskan kembali arah gerak organisasi.
Struktur DPAC dan ranting menjadi perhatian penting karena berada paling dekat dengan masyarakat. Di tingkat inilah kader ditempa untuk memahami persoalan warga, membangun komunikasi, mencari solusi, sekaligus menghadirkan PKB secara nyata.
Karena itu, semangat “PKB Naik Kelas” tidak boleh berhenti sebagai slogan organisasi. PKB didorong bergerak dari kegiatan yang bersifat seremonial menuju program yang memberikan dampak, dari sekadar berdiskusi menuju penyelesaian persoalan, dan dari narasi menuju kerja nyata.
Empat Agenda Strategis
Untuk memperkuat organisasi, jajaran PKB juga diarahkan memberi perhatian pada empat agenda strategis.
Pertama, memperkuat regenerasi kepemimpinan agar organisasi memiliki kesinambungan sekaligus ruang bagi munculnya kader-kader baru.
Kedua, mempercepat transformasi digital dan penguasaan ruang informasi. Perubahan pola komunikasi masyarakat membuat partai dituntut mampu menyampaikan gagasan dan kerja-kerjanya secara efektif melalui ruang digital.
Ketiga, mempersiapkan kerja politik menuju Pemilu 2029 sejak dini. Persiapan tersebut tidak hanya berkaitan dengan kontestasi elektoral, tetapi juga pembangunan jaringan, penguatan basis kader, pemetaan persoalan masyarakat, serta konsistensi kerja politik.
Keempat, memperkuat sistem kaderisasi secara berkelanjutan. Kaderisasi dipandang sebagai jantung organisasi karena dari proses tersebut akan lahir kader yang memiliki ideologi, loyalitas, kompetensi, sekaligus integritas.
DPAC diharapkan tidak sekadar menjadi struktur administratif, tetapi menjadi ruang pembinaan dan pengembangan kader yang mampu melahirkan pemimpin di masa mendatang.
Politik Harus Hadir di Tengah Masyarakat
Dalam forum tersebut juga ditekankan empat pilar politik yang perlu menjadi pegangan kader PKB, yakni politik kehadiran, politik pelayanan, politik keteladanan, dan politik kepemimpinan.
Politik kehadiran berarti kader harus hadir bersama masyarakat bukan hanya ketika momentum pemilu tiba.
Kehadiran harus dibangun melalui interaksi dan kerja yang konsisten sehingga masyarakat merasakan keberadaan partai dalam kehidupan sehari-hari.
Sementara politik pelayanan menempatkan partai sebagai bagian dari upaya membantu masyarakat mencari jalan keluar atas berbagai persoalan. Kader dituntut mampu menjadi jembatan antara aspirasi warga dengan kebijakan pemerintah.
Adapun politik keteladanan mengharuskan kader menjaga sikap, integritas, kejujuran, dan kesantunan. Sedangkan politik kepemimpinan mendorong kader tidak hanya menjadi pengikut, tetapi mampu melahirkan gagasan dan menjadi penggerak perubahan di lingkungannya.
Keempat pilar tersebut pada akhirnya bermuara pada satu orientasi: politik harus memberikan kemanfaatan bagi rakyat.
Jabatan Bukan Tujuan Akhir
Pesan lain yang mengemuka dalam pembukaan Musancab adalah pentingnya memahami regenerasi secara dewasa. Pergantian struktur tidak semestinya dipandang sebagai persoalan mengenai siapa memperoleh posisi dan siapa yang tidak lagi berada dalam kepengurusan.
Prinsip “setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya” menjadi pengingat bahwa organisasi membutuhkan proses estafet kepemimpinan.
Jabatan, dalam konteks tersebut, bukan tujuan akhir, melainkan amanah yang harus digunakan untuk memperkuat organisasi dan memperluas manfaat bagi masyarakat.
Kader yang tidak lagi menempati posisi tertentu juga tetap memiliki ruang untuk mengabdi. Pengabdian tidak berhenti ketika jabatan berakhir, karena kontribusi dapat diberikan melalui berbagai peran sesuai kebutuhan organisasi dan masyarakat.
Musancab PKB Kota Malang akhirnya diharapkan mampu melahirkan lebih dari sekadar susunan kepengurusan baru.
Forum tersebut menjadi titik awal untuk memperkuat kebersamaan, memperkokoh struktur hingga tingkat ranting, sekaligus memastikan kader memiliki arah perjuangan yang sama.
Dengan soliditas organisasi, kaderisasi yang berkelanjutan, serta politik yang berorientasi pada pelayanan, PKB Kota Malang ingin memastikan kehadirannya tidak hanya terasa saat momentum politik, tetapi juga dalam keseharian masyarakat.
Dari tingkat kecamatan hingga ranting, kerja politik diharapkan semakin dekat dengan persoalan warga: mendengar aspirasi, memberikan pelayanan, mengawal kebijakan, dan menghadirkan solusi.(Djoko W)
