MALANG, Malangpariwara.com – BPJS Kesehatan Cabang Malang bersama Anggota Komisi IX DPR RI Daerah Pemilihan Malang Raya, dr. Gamal Albinsaid, memperkuat edukasi kepada masyarakat mengenai Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sekaligus pentingnya penerapan pola hidup sehat.
Sosialisasi yang digelar di Kelurahan Jatimulyo, Kecamatan Lowokwaru, Jumat (31/7/2026), menjadi upaya membangun kesadaran masyarakat bahwa menjaga kesehatan merupakan bagian penting dalam menjaga keberlanjutan Program JKN.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Malang, Hernina Agustin Arifin, mengatakan kegiatan tersebut merupakan hasil sinergi BPJS Kesehatan dengan Komisi IX DPR RI untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban sebagai peserta JKN.
Menurutnya, masyarakat perlu memahami mekanisme pemanfaatan layanan JKN agar dapat memperoleh pelayanan kesehatan secara optimal ketika dibutuhkan.
“Melalui sosialisasi ini kami ingin memastikan masyarakat memahami tata cara memanfaatkan Program JKN sehingga dapat digunakan secara optimal ketika membutuhkan pelayanan kesehatan,” ujar Hernina.
Ia menjelaskan, capaian kepesertaan JKN di Kota Malang saat ini telah mendekati 100 persen dengan tingkat keaktifan peserta sekitar 95 persen.
Sementara secara keseluruhan di wilayah Malang Raya, cakupan kepesertaan telah mencapai sekitar 98 persen atau telah memenuhi status Universal Health Coverage (UHC), meski tingkat keaktifan peserta masih berada di kisaran 76 persen.
Hernina menegaskan, Program JKN dibangun atas prinsip gotong royong, di mana peserta yang sehat membantu pembiayaan pelayanan kesehatan bagi peserta yang sedang sakit.
Ia mencontohkan, biaya satu kali tindakan hemodialisis atau cuci darah dapat mencapai sekitar Rp1 juta. Untuk membiayai satu pasien yang menjalani terapi tersebut, diperlukan iuran dari sekitar 300 peserta sehat.
Sementara tindakan pemasangan ring jantung yang biayanya mencapai Rp 30 juta hingga Rp 40 juta membutuhkan dukungan iuran sekitar 5.000 peserta sehat.
“Program JKN dibangun dengan semangat gotong royong. Iuran yang dibayarkan peserta sehat digunakan untuk membantu peserta yang sedang membutuhkan pelayanan kesehatan,” jelasnya.
Menurut Hernina, sistem tersebut menjadi fondasi penting agar seluruh masyarakat Indonesia memperoleh perlindungan kesehatan secara berkelanjutan tanpa harus terbebani biaya pelayanan medis yang tinggi ketika sakit.
Pada kesempatan yang sama, Anggota Komisi IX DPR RI, dr. Gamal Albinsaid, menekankan bahwa keberhasilan Program JKN tidak hanya bergantung pada pembiayaan, tetapi juga pada keberhasilan upaya promotif dan preventif melalui edukasi kesehatan kepada masyarakat.
Ia menyampaikan bahwa salah satu persoalan yang harus mendapat perhatian adalah stunting karena berpotensi memicu berbagai masalah kesehatan di masa depan sekaligus meningkatkan beban pembiayaan layanan kesehatan.
“Kami memberikan edukasi mengenai bahaya stunting karena salah satu penyebab meningkatnya beban pembiayaan kesehatan adalah munculnya penyakit yang berawal dari masalah gizi sejak usia dini,” kata Gamal.
Ia menjelaskan, pencegahan stunting dapat dilakukan melalui pemenuhan gizi seimbang, pemberian ASI eksklusif, sanitasi yang baik, pengaturan jarak kelahiran melalui program keluarga berencana, serta peningkatan edukasi bagi para ibu.
Selain itu, masyarakat juga diberikan pemahaman mengenai bahaya diabetes yang dipicu konsumsi gula berlebihan, terutama dari minuman berpemanis dan makanan dengan indeks glikemik tinggi.
Menurut Gamal, kebiasaan berolahraga secara rutin dan menerapkan pola makan sehat menjadi langkah sederhana namun efektif untuk menekan risiko penyakit tersebut.
Tak hanya diabetes, edukasi juga menyoroti bahaya kolesterol tinggi yang dapat meningkatkan risiko penyakit jantung dan stroke.
Masyarakat diimbau mengurangi konsumsi makanan tinggi lemak jenuh serta mulai membiasakan pola makan yang sehat, baik dari sisi jenis makanan, porsi maupun waktu makan.
Gamal berharap edukasi kesehatan yang dilakukan secara berkelanjutan dapat mendorong perubahan perilaku masyarakat sehingga semakin banyak warga yang mengutamakan upaya pencegahan dibanding pengobatan.
“Kami berharap edukasi kesehatan yang dilakukan secara berkelanjutan bersama BPJS Kesehatan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menerapkan pola hidup sehat. Dengan begitu, derajat kesehatan masyarakat meningkat dan beban pembiayaan pelayanan kesehatan juga dapat ditekan,” ujarnya.
Ia optimistis, apabila edukasi kesehatan terus digencarkan hingga tingkat kelurahan, Kota Malang akan memiliki masyarakat yang lebih sehat sekaligus memperkuat keberlanjutan Program JKN sebagai sistem perlindungan kesehatan nasional.(Djoko W)
