SURABAYA, MALANGPARIWARA.COM – Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum bagi Jawa Timur untuk melihat kembali berbagai persoalan sosial dan ekonomi yang masih membutuhkan perhatian serius.
Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur, Dr. Sri Untari Bisowarno, M.AP., menilai kerukunan masyarakat dan kehidupan sosial di Jawa Timur sejauh ini tetap terjaga. Namun, di balik kondisi tersebut masih terdapat sejumlah pekerjaan rumah yang harus segera ditangani secara bersama-sama.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian utama adalah masih tingginya kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan.
Menurut Sri Untari, persoalan tersebut semakin memprihatinkan karena tidak sedikit kasus justru terjadi di lingkungan yang seharusnya menjadi ruang perlindungan bagi anak, yakni keluarga dan sekolah.
“Rumah dan sekolah yang dianggap aman ternyata masih terdapat hal demikian. Diperlukan komitmen seluruh komponen untuk menjaga dan mengawasi agar tumbuh kembang anak dan perempuan terjamin,” tegas politisi PDI Perjuangan tersebut.
Persoalan perlindungan anak, lanjutnya, tidak cukup hanya diselesaikan melalui penanganan ketika kasus sudah terjadi. Penguatan keluarga, pengawasan lingkungan, pendidikan serta pendampingan psikologis harus berjalan beriringan.
Komisi E juga menaruh perhatian terhadap kesehatan mental anak di tengah perkembangan teknologi digital.
Penggunaan gawai tanpa pengawasan dinilai dapat membuka akses anak terhadap berbagai konten yang belum sesuai dengan usia mereka dan berpotensi memengaruhi perkembangan psikologis.
Sri Untari menyebut hasil rapat kerja dengan Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Menur menunjukkan masih adanya anak yang mengalami tekanan psikologis hingga depresi akibat ketergantungan terhadap dunia digital. Bahkan, ditemukan persoalan perilaku seksual yang muncul pada usia sangat dini.
“Yang paling memprihatinkan adalah ketika anak umur 5 tahun sudah menunjukkan ketergantungan pada hal-hal terkait seks. Keluarga adalah benteng utama untuk mengurangi proses ini, didukung oleh lingkungan sekolah serta edukasi yang terus-menerus,” ujarnya.
Menurut dia, keluarga harus kembali diperkuat sebagai benteng pertama perlindungan anak.
Orang tua tidak cukup hanya menyediakan fasilitas digital, tetapi juga perlu memahami aktivitas anak di ruang digital sekaligus membangun komunikasi yang terbuka.
Di sisi lain, Komisi E DPRD Jatim juga mencermati persoalan ketenagakerjaan. Potensi gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) menjadi salah satu ancaman yang perlu diantisipasi di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya stabil.
Berdasarkan data yang diterima Komisi E, sekitar 2.000 pekerja dari sejumlah perusahaan telah terancam PHK dan dilaporkan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Timur.
Jumlah tersebut masih berpotensi bertambah karena belum seluruh perusahaan menyampaikan laporan.
Karena itu, Sri Untari mendorong Disnakertrans Jawa Timur memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota, khususnya di kawasan industri.
Langkah mitigasi dinilai penting agar persoalan PHK tidak berkembang menjadi persoalan sosial dan ekonomi yang lebih besar.
“Harus ada pengawasan dan kerja sama antara Disnakertrans Provinsi dengan pemerintah kabupaten dan kota untuk memitigasi dampak PHK,” katanya.
Persoalan lain yang tak kalah penting adalah perubahan iklim yang turut meningkatkan risiko bencana, termasuk kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kawasan pegunungan seperti Gunung Bromo.
Sri Untari meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Timur tidak hanya bergerak ketika bencana terjadi.
Menurutnya, pola mitigasi harus disusun secara lebih permanen dengan melibatkan pemerintah daerah dan perguruan tinggi yang memiliki kepakaran di bidang kehutanan dan lingkungan.
Kolaborasi tersebut dinilai penting untuk menghasilkan pemetaan risiko, sistem pencegahan, hingga strategi penanganan yang dapat diterapkan secara berkelanjutan.
Sementara itu, di tengah perlambatan ekonomi dan melemahnya daya beli masyarakat, Sri Untari juga mengingatkan pentingnya menjaga iklim usaha tetap kondusif.
UMKM dinilai masih menjadi salah satu penopang utama ekonomi masyarakat sehingga membutuhkan kepastian dan ruang usaha yang aman.
“Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia Berdaulat, Indonesia Makmur,” pungkasnya.
Refleksi kemerdekaan tersebut, menurut Sri Untari, pada akhirnya bukan hanya tentang merayakan capaian pembangunan, tetapi juga memastikan negara hadir dalam melindungi anak, menjaga pekerja, menghadapi ancaman bencana, serta mempertahankan ketahanan ekonomi masyarakat.(Djoko W)
